85 artikel tentang Regulasi, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tanggal 24 September 2026, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada mulai memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026, sesuai PMK 37/2025.
2 menit baca
Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 mengganti skema delta dengan skema replace dalam pembetulan SPT. SPT pembetulan kini memuat nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya.
2 menit baca
PMK 55/2026 berlaku 24 Agustus 2026 dan menggantikan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022, dengan sertifikat kompetensi baru, cooling-off lima tahun bagi mantan pegawai Kemenkeu, kendali mutu kantor konsultan, dan laporan tahunan yang lebih rinci.
2 menit baca
PMK 49/2026 menunjuk penyedia jasa pembayaran sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum dipungut lewat skema PMSE, melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
2 menit baca
SE-8/PJ/2026 menyatukan empat surat edaran lama menjadi pedoman pengawasan berbasis risiko, dengan Komite Kepatuhan, tiga jenis penelitian kepatuhan, serta pemanfaatan web scraping dan remote sensing.
2 menit baca
PER-6/PJ/2026 berlaku 4 Mei 2026 dan mengatur teknis pemberitahuan, pelaporan SPT GloBE, DMTT, UTPR, serta GloBE Information Return bagi grup multinasional sebagai pelaksanaan PMK 136/2024.
2 menit baca
PMK 28/2026 yang berlaku 1 Mei 2026 menata ulang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak kriteria tertentu, PKP persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah.
2 menit baca
Menyusul kenaikan harga avtur, PMK 24/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama 60 hari sejak berlaku 25 April 2026.
2 menit baca
PMK 4/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik yang dibeli 10 Februari sampai 29 Maret 2026 untuk penerbangan 14 sampai 29 Maret 2026.
2 menit baca
PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
2 menit baca
PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata.
2 menit baca
PMK 108/2025 berlaku 1 Januari 2026, memasukkan penyedia uang elektronik dan pedagang aset kripto ke dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada DJP sesuai CRS terbaru dan CARF.
2 menit baca
Tahun 2026 dibuka tanpa jenis pajak baru, tetapi dengan sejumlah perubahan penting, yaitu Coretax menggantikan DJP Online, perluasan pertukaran informasi keuangan, skema baru bagi hasil PPh 21, dan berlakunya UTPR.
2 menit baca
PMK 111/2025 berlaku 1 Januari 2026 dan menata ulang pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kewenangan DJP mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2 menit baca
Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025.
2 menit baca
PMK 37/2025 berlaku 14 Juli 2025. Marketplace yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri. Pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta dapat menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipungut.
2 menit baca
PER-11/PJ/2025 berlaku 22 Mei 2025 dan mengatur bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPT Masa, SPT Tahunan, bukti potong, dan faktur pajak dalam Coretax, termasuk 27 dokumen yang dipersamakan dengan faktur.
2 menit baca
PMK 15/2025 berlaku 14 Februari 2025, menggantikan PMK 17/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis dengan batas waktu 5 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.
1 menit baca
Pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan mendapat PPh 21 DTP untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 11/2025 berlaku 4 Februari 2025 dan menyatukan ketentuan DPP nilai lain serta besaran tertentu PPN agar penyesuaian tarif 12% tidak menambah beban barang dan jasa nonmewah, termasuk aset kripto.
1 menit baca
Setelah transisi sebulan, penyerahan barang mewah dikenai PPN 12% atas DPP penuh mulai 1 Februari 2025. Barang dan jasa nonmewah tetap memakai DPP 11/12 sehingga beban efektifnya 11%.
2 menit baca
DJP memberi masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Faktur atas penyerahan nonmewah yang masih mencantumkan PPN 11% atau 12% dari harga jual dianggap benar dan tidak dikenai sanksi.
1 menit baca
Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) mulai berlaku 1 Januari 2025 dan menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, serta e-Filing. Dasar hukumnya PMK 81/2024.
2 menit baca
PMK 131/2024 menetapkan tarif PPN 12 persen atas harga jual hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM. Barang dan jasa lain tetap dikenai 12 persen dari DPP nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya 11 persen.
2 menit baca
PMK 136/2024 menerapkan pajak minimum global 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, melalui mekanisme IIR dan DMTT mulai tahun pajak 2025 serta UTPR mulai 2026.
2 menit baca
PMK 81/2024 menjadi dasar hukum sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025, termasuk penyeragaman setor pajak tanggal 15, lapor SPT Masa 20 hari setelah akhir masa, dan deposit pajak.
2 menit baca
PMK 61/2024 menaikkan kembali insentif PPN DTP atas rumah tapak dan rumah susun menjadi 100 persen untuk penyerahan 1 September sampai 31 Desember 2024, dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
2 menit baca
Sejak 1 Juli 2024, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, NPWP 16 digit untuk wajib pajak lainnya, dan NITKU untuk tempat kegiatan usaha, sesuai PMK 112/2022 sebagaimana diubah PMK 136/2023.
2 menit baca
PMK 8/2024 memberikan PPN DTP 10 persen atas penyerahan mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen, serta 5 persen untuk bus listrik dengan TKDN 20 sampai 40 persen sepanjang tahun anggaran 2024.
2 menit baca
PMK 7/2024 melanjutkan insentif PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual sampai Rp5 miliar, yaitu 100 persen untuk penyerahan Januari sampai Juni 2024 dan 50 persen untuk Juli sampai Desember 2024.
2 menit baca
DJP menerbitkan PER-2/PJ/2024 yang mengatur bentuk bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 baru melalui aplikasi e-Bupot 21/26, berlaku sejak masa pajak Januari 2024.
2 menit baca
Mulai 1 Januari 2024 pemotongan PPh 21 bulanan pegawai menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Simak kategori A, B, C dan penghitungan ulang di bulan Desember.
2 menit baca
PMK 168/2023 menggantikan PMK 252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21/26, mengatur penerapan TER, tarif bagi bukan pegawai, pengurangan zakat, dan kewajiban mengembalikan kelebihan potong.
2 menit baca
PMK 172/2023 mengodifikasi aturan transfer pricing, termasuk tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, MAP, dan APA, serta menggantikan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020.
2 menit baca
PP 58/2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 mulai 1 Januari 2024. Perhitungan bulanan menjadi lebih sederhana tanpa menambah beban pajak setahun.
2 menit baca
PMK 136/2023 menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024, menyesuaikan jadwal Coretax.
2 menit baca
PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023.
2 menit baca
PMK 96/2023 memperluas daftar barang kiriman yang dikenai tarif bea masuk umum dan mewajibkan PPMSE dengan lebih dari 1.000 kiriman impor per tahun bermitra dengan DJBC. Berlaku dipercepat mulai 17 Oktober 2023.
2 menit baca
Provinsi Bali menetapkan Perda 6/2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, berlaku mulai 14 Februari 2024.
2 menit baca
PMK 66/2023 merinci natura dan kenikmatan yang tidak dikenai PPh beserta batasannya, mulai dari bingkisan non-hari raya Rp3 juta per tahun hingga fasilitas olahraga Rp1,5 juta per tahun. Pemotongan oleh pemberi kerja dimulai 1 Juli 2023.
2 menit baca
PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu.
2 menit baca
Mulai masa pajak April 2023, pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40% mendapat PPN DTP 10%, sehingga konsumen hanya menanggung PPN 1%. Bus listrik dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapat PPN DTP 5%.
2 menit baca
Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Ketentuan perpajakan di dalamnya, yang mengubah UU KUP, PPh, dan PPN, kini memiliki kepastian sebagai undang-undang.
2 menit baca
PP 12/2023 memberi paket fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, termasuk tax holiday hingga 30 tahun, super deduction litbang sampai 350%, dan sejumlah insentif PPh lain.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2023, fasilitas dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pegawai diperlakukan sebagai penghasilan, sesuai UU HPP dan PP 55/2022. Rincian pengecualian menunggu aturan menteri keuangan.
2 menit baca
PP 55/2022 berlaku 20 Desember 2022 dan mengatur ulang PPh final UMKM 0,5%, omzet sampai Rp500 juta bagi orang pribadi yang tidak dikenai PPh, pemotongan PPh atas natura mulai 2023, hingga zakat dan sumbangan keagamaan.
2 menit baca
Mulai 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, sedangkan wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk memakai NPWP 16 digit.
1 menit baca
Sejak 1 Mei 2022, penyelenggara P2P lending memotong PPh 23 sebesar 15% atau PPh 26 sebesar 20% atas bunga yang diterima pemberi pinjaman, sementara jasa layanan fintech dikenai PPN.
2 menit baca
PMK 68/PMK.03/2022 menetapkan PPN 1% atau 2% dari tarif PPN dan PPh Pasal 22 final 0,1% atau 0,2% atas transaksi aset kripto, berlaku 1 Mei 2022.
2 menit baca
PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN.
2 menit baca
Sesuai UU HPP, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tarif 12% dijadwalkan paling lambat 1 Januari 2025. Berikut dampaknya bagi PKP dan konsumen.
2 menit baca
PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022.
1 menit baca
PMK 5/PMK.010/2022 melanjutkan PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil LCGC hingga kuartal III 2022, serta mobil Rp200–250 juta berkapasitas 1.200–1.500 cc khusus kuartal I 2022.
1 menit baca
PMK 3/PMK.03/2022 melanjutkan tiga insentif hingga Juni 2022, yaitu pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, dan PPh final DTP jasa konstruksi P3-TGAI. PPh 21 DTP tidak dilanjutkan.
1 menit baca
UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama.
2 menit baca
DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela.
1 menit baca
PMK 31/2021 memperluas PPnBM ditanggung pemerintah ke kendaraan bermesin 1.500 sampai 2.500 cc. Pada Juli 2021, PMK 77/2021 memperpanjang diskon 100% untuk mobil sampai 1.500 cc hingga Agustus 2021.
1 menit baca
PMK 18/2021 mengatur syarat agar dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dikenai PPh, yaitu diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
1 menit baca
PMK 9/2021 memperpanjang insentif PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan restitusi PPN dipercepat hingga masa pajak Juni 2021.
1 menit baca
PP 9/2021 mengatur perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, termasuk penurunan tarif PPh bunga obligasi bagi investor luar negeri dan relaksasi pengkreditan pajak masukan.
1 menit baca
Mulai 1 Februari 2021, pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana dibatasi sampai distributor tingkat II. Atas token listrik dan voucer, PPN hanya dikenakan pada komisi atau jasa pemasarannya.
2 menit baca
UU 10/2020 menetapkan tarif bea meterai tunggal Rp10.000 menggantikan tarif Rp3.000 dan Rp6.000, berlaku 1 Januari 2021, serta mengatur dokumen elektronik.
1 menit baca
PMK 130/2020 menggantikan PMK 150/2018 tentang tax holiday. Kewenangan pemberian beralih ke BKPM, dan penerima wajib mulai merealisasikan investasi paling lambat satu tahun setelah keputusan terbit.
2 menit baca
DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, antara lain pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali dan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan.
1 menit baca
Pemerintah menaikkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% untuk wajib pajak di 1.013 bidang usaha, perusahaan KITE, dan kawasan berikat hingga Desember 2020.
1 menit baca
PMK 86/2020 memperpanjang masa berlaku insentif pajak COVID-19 hingga masa pajak Desember 2020 dan memperluas sektor penerimanya.
1 menit baca
PP 30/2020 mengatur syarat perseroan terbuka untuk memperoleh tarif PPh badan 3% lebih rendah, antara lain minimal 40% saham beredar di bursa dan dimiliki minimal 300 pihak.
1 menit baca
DPR menyetujui Perppu 1/2020 menjadi undang-undang. UU 2/2020 memberi kepastian hukum bagi penurunan tarif PPh badan dan pemajakan transaksi elektronik.
1 menit baca
Mulai 1 Juli 2020, layanan digital dari luar negeri seperti streaming film, musik, dan aplikasi dikenai PPN 10% yang dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP.
1 menit baca
PMK 44/2020 memperluas sektor penerima insentif pajak COVID-19 dan menambahkan fasilitas PPh final 0,5% ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM.
1 menit baca
PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
2 menit baca
Perppu 1/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk 2020–2021 dan 20% mulai 2022, serta memperkenalkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
1 menit baca
Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.
1 menit baca
PMK 199/PMK.010/2019 menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk barang kiriman dari USD75 menjadi USD3 per kiriman, berlaku mulai 30 Januari 2020.
1 menit baca
PP 78/2019 menggantikan PP 18/2015 sebagai dasar tax allowance. Ada empat bentuk fasilitas, cakupan bidang usaha diperluas, dan permohonan diajukan melalui sistem OSS.
2 menit baca
PP 73/2019 mengubah dasar pengenaan PPnBM kendaraan bermotor dari kapasitas mesin dan bentuk bodi menjadi tingkat emisi dan konsumsi bahan bakar, berlaku dua tahun setelah diundangkan.
1 menit baca
PMK 128/PMK.010/2019 mengatur syarat dan tata cara pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran.
1 menit baca
Pemerintah mengumumkan rencana omnibus law perpajakan yang mencakup penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan pembebasan pajak atas dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali.
1 menit baca
PP 45/2019 memberi pengurangan penghasilan bruto hingga 200% untuk kegiatan vokasi dan hingga 300% untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif investasi padat karya.
1 menit baca
Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan rumah dan apartemen sangat mewah dipangkas dari 5% menjadi 1%, dengan batas harga yang dinaikkan menjadi Rp30 miliar.
1 menit baca
Menteri Keuangan mencabut PMK 210/2018 tentang perlakuan perpajakan transaksi e-commerce sebelum aturan itu berlaku pada 1 April 2019. Apa artinya bagi pedagang online?
1 menit baca
