TER PPh 21 Mulai Berlaku 1 Januari 2024, Begini Cara Kerjanya

Sejak 1 Januari 2024, pemberi kerja wajib menghitung pemotongan PPh Pasal 21 bulanan dengan tarif efektif rata-rata (TER). Dasar hukumnya adalah PP 58/2023 tentang tarif pemotongan PPh 21 ^[1], dengan petunjuk pelaksanaan dalam PMK 168/2023 ^[2].

Mengapa TER diperkenalkan?

Sebelumnya, pemberi kerja harus menyetahunkan penghasilan setiap bulan, mengurangkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, lalu menerapkan tarif progresif Pasal 17. Skema ini rumit, terutama bagi perusahaan dengan banyak karyawan. Dengan TER, PPh 21 bulanan cukup dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif yang tercantum dalam tabel ^[3].

Tiga kategori TER bulanan

Tabel TER bulanan dibagi berdasarkan status PTKP pegawai pada awal tahun pajak ^[3]:

• Kategori A: TK/0, TK/1, dan K/0.
• Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
• Kategori C: K/3.

Setiap kategori memiliki lapisan penghasilan bruto dengan tarif yang berbeda. Semakin besar penghasilan bruto pada bulan tersebut, semakin tinggi tarif efektif yang dipakai.

Desember: kembali ke tarif Pasal 17

TER hanya dipakai untuk masa Januari sampai November. Pada masa Desember (atau masa terakhir bekerja), pemberi kerja menghitung PPh 21 terutang setahun dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan neto setahun, lalu mengurangkannya dengan PPh 21 yang sudah dipotong pada Januari sampai November ^[4]. Selisihnya menjadi PPh 21 masa Desember. Bila potongan Januari sampai November ternyata lebih besar, kelebihannya dikembalikan kepada pegawai bersamaan dengan bukti potong tahunan ^[4].

Pegawai tidak tetap dan bukan pegawai

• Pegawai tidak tetap dengan penghasilan harian sampai Rp2,5 juta dikenai TER harian; di atas itu digunakan tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto harian ^[4].
• Bukan pegawai, seperti tenaga ahli atau konsultan perorangan, dikenai tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto ^[4].

Apakah beban pajak bertambah?

Tidak. TER hanya mengubah cara mencicil pemotongan setiap bulan. Total PPh 21 setahun tetap mengacu pada tarif Pasal 17 dan PTKP yang berlaku, sehingga beban pajak tahunan pegawai tidak berubah.

Saran praktis

1. Perbarui sistem penggajian agar memakai tabel TER yang tepat sesuai status PTKP awal tahun.
2. Pastikan data status keluarga pegawai mutakhir per 1 Januari.
3. Siapkan rekonsiliasi di masa Desember, termasuk mekanisme pengembalian bila terjadi lebih potong.

Sumber

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
2. PMK Nomor 168 Tahun 2023
3. Pajak.com, Ketentuan lengkap pemotongan PPh 21 skema TER
4. DDTCNews, PPh Pasal 21 Desember dipotong tidak pakai tarif efektif