NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 Digit Berlaku Penuh 1 Juli 2024

Mulai 1 Juli 2024, format identitas wajib pajak di Indonesia resmi berubah. Jadwal ini sebelumnya ditetapkan 1 Januari 2024, tetapi diundur melalui PMK 136/2023 yang mengubah PMK 112/2022 ^[1][2].

Tiga identitas baru

Sejak 1 Juli 2024 ^[2]:

• NIK sebagai NPWP digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.
• NPWP format 16 digit digunakan oleh wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah.
• NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) digunakan sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan, misalnya kantor cabang.

Berlaku juga untuk pihak lain

Kewajiban menggunakan format baru tidak hanya berlaku dalam layanan DJP. Pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP, misalnya perbankan dan instansi pemerintah, juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit ^[2].

Tidak berarti semua pemilik NIK wajib bayar pajak

Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah penyederhanaan identitas, bukan perluasan kewajiban membayar pajak. Orang pribadi tetap baru wajib membayar PPh bila penghasilannya melebihi PTKP atau memenuhi ketentuan lain dalam undang-undang.

Pentingnya pemadanan NIK dan NPWP

Agar NIK dapat berfungsi sebagai NPWP, data NIK harus sudah dipadankan dengan data perpajakan. Wajib pajak orang pribadi dapat memeriksa dan melakukan validasi melalui akun DJP Online. Data yang belum padan berpotensi menghambat layanan perpajakan maupun layanan pihak lain yang mensyaratkan NPWP ^[3].

Apakah kartu NPWP lama tidak berlaku?

Wajib pajak orang pribadi tidak perlu membuat NPWP baru. Nomor yang digunakan dalam layanan perpajakan adalah NIK yang sudah dipadankan, sedangkan wajib pajak badan memakai NPWP 15 digit lama yang diawali angka 0 sehingga menjadi 16 digit. Kartu NPWP lama tidak serta-merta harus diganti, tetapi nomor yang dicantumkan dalam dokumen perpajakan harus mengikuti format baru.

Dampak bagi pelaku usaha

Perusahaan perlu memperbarui data pegawai, vendor, dan pelanggan dalam sistem akuntansi, penggajian, dan faktur. Perusahaan yang memiliki cabang juga perlu memastikan setiap lokasi usaha memiliki NITKU yang benar.

Saran praktis

1. Lakukan pemadanan NIK dan NPWP di DJP Online bila belum dilakukan.
2. Perbarui master data pegawai dan vendor dengan NIK atau NPWP 16 digit.
3. Pastikan sistem faktur dan bukti potong sudah mendukung format identitas baru.

Sumber

1. PMK Nomor 112/PMK.03/2022 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023
2. DDTCNews, PMK baru, implementasi penuh NIK sebagai NPWP mundur jadi 1 Juli 2024
3. Kompas TV, Penerapan NIK sebagai NPWP resmi berlaku per 1 Juli 2024