PMK 70/2022, Makanan di Restoran dan Jasa Hotel Bukan Objek PPN, Ini Pengecualiannya
Salah satu dari 14 aturan turunan UU HPP yang diumumkan pada 5 April 2022 adalah PMK 70/PMK.03/2022. Aturan ini merinci barang dan jasa yang tidak dikenai PPN karena sudah menjadi objek pajak daerah, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda [1][2].
Yang bukan objek PPN
Barang: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, atau oleh pengusaha jasa boga/katering.
Jasa: jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering [2].
Atas transaksi ini yang berlaku adalah pajak daerah, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir (kini PBJT berdasarkan UU 1/2022).
Pengecualian: tetap dikenai PPN
- Makanan dan minuman yang disajikan oleh toko swalayan yang tidak semata-mata menjual makanan/minuman, oleh pabrik makanan/minuman, atau oleh penyedia lounge bandara.
- Jasa hiburan berupa penyediaan tempat dan/atau peralatan untuk bermain golf, serta jasa digital berupa film atau audiovisual lain melalui internet.
- Jasa perhotelan berupa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel; penyewaan unit di apartemen, kondominium, dan sejenisnya berdasarkan izin usahanya; serta jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh pengelola hotel.
- Jasa pengelolaan tempat parkir [2].
Mengapa penting bagi usaha di Bali
Banyak usaha hospitality di Bali menjalankan beberapa lini sekaligus: kamar, restoran, ruang usaha yang disewakan, paket tur, hingga fasilitas golf. Setiap lini bisa jatuh ke rezim pajak berbeda. Misalnya, sewa ruang toko di area hotel atau paket tur yang dijual hotel dapat terutang PPN, sementara kamar dan restoran terutang pajak daerah.
Saran praktis
Pisahkan pendapatan per jenis layanan dalam pembukuan dan invoice. Untuk lini yang terutang PPN, evaluasi kewajiban pengukuhan PKP bila omzetnya melewati batas pengusaha kecil. Untuk lini pajak daerah, pastikan pelaporan ke pemerintah kabupaten/kota berjalan tertib agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekurangan setor.