PMK 24/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Kembali Ditanggung Pemerintah
Menyusul kenaikan harga avtur, PMK 24/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama 60 hari sejak berlaku 25 April 2026.
2 menit baca
#Insentif Pajak
27 artikel tentang Insentif Pajak, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PMK 4/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah saat Lebaran
PMK 4/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik yang dibeli 10 Februari sampai 29 Maret 2026 untuk penerbangan 14 sampai 29 Maret 2026.
2 menit baca
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Sepanjang 2026
PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
2 menit baca
PPh 21 DTP 2026 untuk Pekerja Lima Sektor Padat Karya dan Pariwisata
PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata.
2 menit baca
PMK 72/2025, PPh 21 DTP Diperluas ke Pekerja Hotel, Restoran, dan Pariwisata
PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025.
2 menit baca
PMK 60/2025, PPN DTP Rumah Kembali 100% hingga Akhir 2025
Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025.
2 menit baca
PMK 10/2025, PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pekerja Sektor Padat Karya
Pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan mendapat PPh 21 DTP untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 13/2025, PPN Ditanggung Pemerintah untuk Pembelian Rumah hingga Rp5 Miliar
PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025.
1 menit baca
Perpres 79/2023 Buka Insentif Impor Mobil Listrik CBU dengan Komitmen Produksi
Perpres 79/2023 mengubah Perpres 55/2019 dan membuka insentif bea masuk, PPnBM, serta pajak daerah untuk impor mobil listrik CBU, dengan syarat produsen berkomitmen membangun produksi di dalam negeri.
2 menit baca
PMK 120/2023, PPN Rumah hingga Rp5 Miliar Ditanggung Pemerintah
PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023.
2 menit baca
PMK 38/2023, PPN Mobil dan Bus Listrik Ditanggung Pemerintah
Mulai masa pajak April 2023, pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40% mendapat PPN DTP 10%, sehingga konsumen hanya menanggung PPN 1%. Bus listrik dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapat PPN DTP 5%.
2 menit baca
PP 12/2023, Tax Holiday hingga 30 Tahun bagi Investor di IKN
PP 12/2023 memberi paket fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, termasuk tax holiday hingga 30 tahun, super deduction litbang sampai 350%, dan sejumlah insentif PPh lain.
2 menit baca
PPN DTP Rumah Dilanjutkan pada 2022 dengan Besaran 50% dan 25%
PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022.
1 menit baca
PMK 5/2022, Diskon PPnBM Mobil Diperpanjang hingga September 2022
PMK 5/PMK.010/2022 melanjutkan PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil LCGC hingga kuartal III 2022, serta mobil Rp200–250 juta berkapasitas 1.200–1.500 cc khusus kuartal I 2022.
1 menit baca
PMK 3/2022, Insentif Pajak Pandemi Diperpanjang Terbatas hingga Juni 2022
PMK 3/PMK.03/2022 melanjutkan tiga insentif hingga Juni 2022, yaitu pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, dan PPh final DTP jasa konstruksi P3-TGAI. PPh 21 DTP tidak dilanjutkan.
1 menit baca
PMK 102/2021, PPN Sewa Toko dan Kios Ditanggung Pemerintah
PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar.
2 menit baca
Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2021
PMK 82/2021 memperpanjang lima insentif pajak, termasuk PPh 21 DTP untuk karyawan di 1.189 bidang usaha dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, hingga masa pajak Desember 2021.
1 menit baca
Diskon PPnBM Mobil Diperluas ke Mesin hingga 2.500 cc
PMK 31/2021 memperluas PPnBM ditanggung pemerintah ke kendaraan bermesin 1.500 sampai 2.500 cc. Pada Juli 2021, PMK 77/2021 memperpanjang diskon 100% untuk mobil sampai 1.500 cc hingga Agustus 2021.
1 menit baca
PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah Mulai Maret 2021
PMK 20/2021 memberi PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil berkapasitas mesin hingga 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu, untuk mendorong permintaan selama pandemi.
1 menit baca
PPN Rumah Ditanggung Pemerintah hingga Rp5 Miliar
PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar.
1 menit baca
Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang hingga Juni 2021
PMK 9/2021 memperpanjang insentif PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan restitusi PPN dipercepat hingga masa pajak Juni 2021.
1 menit baca
PMK 110/2020, Diskon Angsuran PPh 25 Naik Menjadi 50%
Pemerintah menaikkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% untuk wajib pajak di 1.013 bidang usaha, perusahaan KITE, dan kawasan berikat hingga Desember 2020.
1 menit baca
Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020
PMK 86/2020 memperpanjang masa berlaku insentif pajak COVID-19 hingga masa pajak Desember 2020 dan memperluas sektor penerimanya.
1 menit baca
PMK 44/2020 Perluas Insentif, UMKM Dapat PPh Final Ditanggung Pemerintah
PMK 44/2020 memperluas sektor penerima insentif pajak COVID-19 dan menambahkan fasilitas PPh final 0,5% ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM.
1 menit baca
PMK 23/2020, Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19
Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.
1 menit baca
PMK 128/2019 Atur Teknis Super Deduction Kegiatan Vokasi
PMK 128/PMK.010/2019 mengatur syarat dan tata cara pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran.
1 menit baca
PP 45/2019 Terbit, Super Deduction hingga 300% untuk Riset dan Vokasi
PP 45/2019 memberi pengurangan penghasilan bruto hingga 200% untuk kegiatan vokasi dan hingga 300% untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif investasi padat karya.
1 menit baca