PMK 112/2022, NIK Resmi Menjadi NPWP dan Format NPWP 16 Digit Diperkenalkan
Integrasi data kependudukan dengan administrasi perpajakan memasuki babak baru. PMK 112/PMK.03/2022 diundangkan pada 8 Juli 2022 dan menetapkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP berlaku mulai 14 Juli 2022 [1][2].
Siapa memakai format apa
- Orang pribadi penduduk Indonesia: menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah: menggunakan NPWP format 16 digit [1].
Selain itu diperkenalkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk mengidentifikasi cabang atau tempat usaha, menggantikan fungsi NPWP cabang.
Masa transisi
PMK 112/2022 semula mengatur bahwa NPWP 15 digit masih dapat digunakan sampai 31 Desember 2023 [2]. Selama masa transisi, wajib pajak orang pribadi diminta memastikan NIK-nya telah dipadankan (divalidasi) dengan data NPWP di DJP Online.
Dampak praktis
- Karyawan. Pemberi kerja perlu memastikan NIK pegawai valid karena bukti potong ke depan menggunakan NIK.
- Usaha dengan banyak lokasi. Perusahaan yang memiliki cabang perlu menyiapkan pemetaan NITKU untuk setiap tempat kegiatan usaha.
Saran praktis
Lakukan pemadanan NIK dengan NPWP melalui DJP Online sesegera mungkin dan perbarui data keluarga sesuai kartu keluarga. Bagian HR dan keuangan sebaiknya memperbarui master data karyawan dan vendor dengan NIK atau NPWP 16 digit agar penerbitan bukti potong dan faktur pajak tidak terhambat saat sistem beralih penuh.