PMK 24/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Kembali Ditanggung Pemerintah
Untuk meredam dampak kenaikan harga avtur terhadap harga tiket, pemerintah kembali menanggung PPN atas tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik melalui PMK Nomor 24 Tahun 2026. PMK ditetapkan 21 April 2026 dan mulai berlaku 25 April 2026 [2][3].
Ruang lingkup
- Berlaku untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
- PPN DTP sebesar 100% atas komponen tarif dasar dan fuel surcharge.
- Fasilitas berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan dalam jangka waktu 60 hari sejak PMK berlaku [1][2].
Kelas di luar ekonomi tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum [1].
Latar belakang
Pemerintah menyebut bahan bakar menyumbang sekitar 40% biaya operasional maskapai. Kenaikan harga energi global berpotensi diteruskan ke harga tiket, sehingga insentif ini dimaksudkan menjaga daya beli dan konektivitas antardaerah [1].
Kewajiban maskapai
Maskapai tetap wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, melaporkannya dalam SPT Masa PPN, dan menyampaikan rincian transaksi secara elektronik kepada DJP paling lambat 31 Juli 2026 [2].
Bedanya dengan fasilitas Lebaran
Fasilitas serupa sebelumnya diberikan melalui PMK 4/2026 untuk periode mudik Lebaran, dengan rentang pembelian dan penerbangan yang ditetapkan secara spesifik. PMK 24/2026 dilatarbelakangi kondisi yang berbeda, yaitu kenaikan harga avtur, dan tidak dikaitkan dengan musim libur tertentu. Karena itu, periode fasilitasnya dihitung 60 hari sejak PMK berlaku. Penumpang yang ingin memanfaatkannya perlu memastikan tanggal pembelian maupun tanggal penerbangan masih berada dalam rentang tersebut.
Dampak bagi pelaku usaha
Bagi industri pariwisata, termasuk destinasi seperti Bali, insentif ini membantu menjaga arus wisatawan domestik. Bagi perusahaan yang membiayai perjalanan dinas, biaya tiket menjadi lebih rendah, tetapi PPN DTP tidak dapat dikreditkan.
Saran praktis
- Perhatikan tanggal pembelian dan tanggal terbang, karena keduanya harus berada dalam periode 60 hari.
- Simpan e-ticket yang mencantumkan keterangan PPN DTP sebagai dokumen pendukung biaya.
- Agen perjalanan perlu memisahkan komponen yang mendapat fasilitas dari layanan tambahan dalam tagihan kepada pelanggan.