Perda Bali 6/2023 Tetapkan Pungutan Wisatawan Asing Rp150.000

Gubernur Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali pada 8 Agustus 2023 ^[1]. Perda ini merupakan pelaksanaan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperoleh pendanaan dari pungutan bagi wisatawan asing ^[1][2].

Pokok-pokok pengaturan

Berdasarkan naskah perda ^[1]:

• Pungutan dikenakan kepada wisatawan asing setiap masuk ke Bali, baik langsung dari luar negeri maupun melalui wilayah lain di Indonesia.
• Besarnya Rp150.000 dan wajib dibayar secara elektronik (e-payment).
• Pembayaran dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali, dan disetor ke rekening kas umum daerah.
• Pembayar menerima bukti elektronik berupa barcode dan/atau tanda resmi dari pemerintah provinsi.
• Wisatawan asing yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dilarang berwisata ke Bali.
• Besaran pungutan dievaluasi paling lama tiga tahun sekali.
• Perda mulai berlaku 14 Februari 2024 dan mencabut Perda Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan.

Bukan pajak, tetapi tetap berdampak bagi usaha

Secara klasifikasi, penerimaan pungutan ini masuk sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bukan pajak daerah seperti PBJT ^[1]. Kewajiban membayar ada pada wisatawan, bukan pada hotel atau agen perjalanan. Meski demikian, pelaku usaha pariwisata akan menjadi pihak pertama yang ditanya tamu, sehingga pemahaman yang tepat menjadi bagian dari layanan.

Saran praktis bagi pelaku usaha pariwisata Bali

1. Sertakan informasi pungutan Rp150.000 dalam konfirmasi pemesanan dan materi pra-kedatangan untuk tamu asing.
2. Bila paket wisata dijual termasuk pungutan, pisahkan komponen ini secara jelas dalam tagihan agar tidak tercampur dengan dasar pengenaan PBJT atau PPN.
3. Pastikan staf front office dapat mengarahkan tamu ke kanal pembayaran resmi pemerintah provinsi.
4. Pantau perubahan perda, karena ketentuan pelaksanaan dan pengecualian dapat diperbarui ^[3].

Sumber

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
3. Antara Bali, DPRD Bali Setujui 12 Poin Perubahan Perda Pungutan Wisman