Arah Kebijakan Pajak 2026, Dari Coretax hingga UTPR
Memasuki 1 Januari 2026, pemerintah menegaskan tidak ada rencana menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Meski begitu, sejumlah kebijakan administrasi dan internasional mulai berjalan dan perlu diantisipasi wajib pajak sejak awal tahun [1].
Coretax menjadi satu-satunya kanal
Seluruh layanan administrasi perpajakan dialihkan sepenuhnya ke Coretax DJP, sementara DJP Online dihentikan secara bertahap. Konsekuensinya, pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang jatuh pada 2026 dilakukan melalui Coretax. Wajib pajak yang belum mengaktifkan akun Coretax diimbau segera melakukannya [1][2].
Pertukaran informasi keuangan diperluas
Cakupan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) diperluas ke rekening uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral (CBDC), mengikuti perubahan Common Reporting Standard. Indonesia telah menandatangani adendum CRS MCAA pada 19 November 2024, dan pertukaran data dengan negara mitra direncanakan mulai 2027 [1].
Bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai
Pemerintah menata ulang pembagian penerimaan PPh Pasal 21 kepada daerah. Basisnya bergeser dari lokasi perusahaan pemberi kerja ke domisili pegawai, sehingga daerah tempat pekerja tinggal ikut menikmati penerimaan. Bagi pemberi kerja, perubahan ini menegaskan pentingnya data alamat dan identitas pegawai yang akurat di sistem penggajian [1].
UTPR mulai berlaku
Sebagai bagian dari implementasi Pilar Dua OECD/G20, Undertaxed Profits Rule (UTPR) berlaku mulai 2026, melengkapi aturan pajak minimum global yang sudah ada sebelumnya. Grup multinasional dengan entitas di Indonesia perlu memastikan perhitungan tarif pajak efektif per yurisdiksi sudah dipersiapkan [1].
Apa yang tidak berubah
Fokus kebijakan tahun ini lebih banyak pada perbaikan administrasi dan perluasan data, bukan penambahan beban tarif. Artinya, risiko utama bagi wajib pajak bukan kenaikan tarif, melainkan ketidaksesuaian data yang makin mudah terdeteksi melalui Coretax dan pertukaran informasi.
Saran praktis
- Pastikan akun Coretax seluruh pengurus dan entitas sudah aktif, termasuk kode otorisasi dan penunjukan PIC.
- Perbarui data domisili pegawai di sistem penggajian.
- Bagi grup multinasional, petakan kewajiban pajak minimum global sejak awal tahun agar tidak tertinggal tenggat pelaporan.