4 artikel tentang Pengawasan, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
SE-8/PJ/2026 menyatukan empat surat edaran lama menjadi pedoman pengawasan berbasis risiko, dengan Komite Kepatuhan, tiga jenis penelitian kepatuhan, serta pemanfaatan web scraping dan remote sensing.
2 menit baca
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK): batas waktu 14 hari, perpanjangan 7 hari menurut PMK 111/2025, dan cara menjawab lewat Coretax.
2 menit baca
SP2DK adalah surat dari KPP yang meminta wajib pajak menjelaskan data atau keterangan tertentu. Sejak PMK 111/2025, batas tanggapan paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari.
1 menit baca
PMK 111/2025 berlaku 1 Januari 2026 dan menata ulang pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kewenangan DJP mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2 menit baca
