PMK 28/2020, Fasilitas Pajak untuk Barang dan Jasa Penanganan COVID-19
Selain insentif untuk dunia usaha yang terdampak, pemerintah juga memberi fasilitas pajak untuk mempercepat penyediaan barang dan jasa penanganan pandemi. Fasilitas ini diatur dalam PMK 28/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 6 April 2020 [1][2].
Siapa penerima fasilitas?
Fasilitas diberikan atas impor, pembelian, dan pemanfaatan barang atau jasa oleh:
- badan atau instansi pemerintah;
- rumah sakit rujukan; dan
- pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 [3].
Barang dan jasa yang dicakup
Barang meliputi antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat deteksi, alat pelindung diri, peralatan perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Jasa meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, serta jasa pendukung lain [3].
Bentuk fasilitas
- PPN tidak dipungut atas impor barang dan PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan barang dan jasa terkait.
- Pembebasan PPh Pasal 22 impor dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pihak penerima fasilitas.
- Pembebasan PPh Pasal 21 atas imbalan yang diterima orang pribadi dari pihak penerima fasilitas untuk jasa penanganan pandemi.
- Pembebasan PPh Pasal 23 atas jasa tertentu yang diberikan untuk penanganan pandemi.
Fasilitas awalnya berlaku untuk masa pajak April sampai September 2020 [3].
Administrasi tetap wajib
Fasilitas ini tidak berarti transaksi lepas dari kewajiban administrasi. Penjual tetap membuat faktur pajak dengan keterangan fasilitas, dan pemotong tetap membuat bukti potong atau surat keterangan bebas sesuai prosedur. Penerima fasilitas juga wajib menyampaikan laporan realisasi.
Saran praktis
- Simpan dokumen penunjukan atau surat keterangan dari instansi terkait sebagai dasar fasilitas.
- Pastikan kode dan keterangan pada faktur pajak sesuai ketentuan, karena kesalahan dapat membuat PPN ditagih kembali.
- Pisahkan pencatatan transaksi yang memperoleh fasilitas agar mudah diuji saat pemeriksaan.