Mulai 2023, Natura dan Kenikmatan dari Pemberi Kerja Menjadi Objek PPh

Memasuki tahun pajak 2023, salah satu perubahan paling terasa bagi pemberi kerja adalah perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan. Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksananya, PP Nomor 55 Tahun 2022 yang berlaku sejak 20 Desember 2022, imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk barang atau fasilitas kini termasuk objek PPh bagi penerimanya ^[1].

Apa yang berubah?

Sebelumnya, natura dan kenikmatan pada umumnya tidak dipajaki di tangan pegawai, tetapi juga tidak dapat dibiayakan oleh perusahaan. Dengan rezim baru, pendekatannya dibalik:

• Bagi pegawai, natura dan kenikmatan dihitung sebagai bagian dari penghasilan.
• Bagi pemberi kerja, biaya untuk natura dan kenikmatan tersebut pada prinsipnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pemerintah menyatakan tujuan perubahan ini adalah keadilan: fasilitas mewah yang selama ini dinikmati pegawai level atas tanpa pajak kini ikut diperhitungkan ^[2].

Ada pengecualian

UU HPP dan PP 55/2022 tetap memberi ruang pengecualian, antara lain untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura yang merupakan keharusan pelaksanaan pekerjaan, serta natura dengan jenis dan batasan tertentu. Batasan rinci dan tata cara pemotongan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan, yang pada awal 2023 belum terbit ^[2]. Karena itu, pemberi kerja perlu memantau aturan teknisnya sebelum mengubah sistem penggajian.

Ketentuan UMKM dalam PP yang sama

PP 55/2022 juga menegaskan kembali fasilitas PPh final 0,5% bagi UMKM, termasuk ketentuan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh atas bagian omzet tersebut ^[1]. Jangka waktu pemanfaatan tarif final juga tetap dibatasi sesuai jenis wajib pajak.

Saran praktis

1. Inventarisasi seluruh fasilitas yang diberikan kepada pegawai: rumah dinas, kendaraan, telepon, keanggotaan klub, bingkisan, dan sebagainya.
2. Pisahkan pencatatan biaya natura per pegawai agar nilai penghasilan masing-masing dapat ditelusuri.
3. Tinjau kebijakan remunerasi, terutama untuk manajemen, karena beban pajak pribadi dapat meningkat.
4. Siapkan sistem payroll agar siap memotong PPh 21 atas natura begitu aturan teknis berlaku.

Sumber

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
2. DDTCNews, Tahun Depan Perusahaan Wajib Potong PPh Natura, PPh 0,5% Diatur Lagi
3. Bisnis.com, PPh Final UMKM 0,5% Berlaku Permanen (17 November 2025)