13 artikel tentang Properti, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
2 menit baca
Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025.
2 menit baca
Pemilik vila di Bali menghadapi beberapa lapis pajak. Penghasilan sewa dikenai PPh final 10% dari bruto, sementara operasional akomodasi masuk PBJT dan kepemilikan lahan dikenai PBB-P2.
2 menit baca
PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 61/2024 menaikkan kembali insentif PPN DTP atas rumah tapak dan rumah susun menjadi 100 persen untuk penyerahan 1 September sampai 31 Desember 2024, dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
2 menit baca
Membeli atau memiliki properti di Bali berarti berurusan dengan pajak daerah kabupaten/kota. Berikut gambaran BPHTB, PBB-P2, dan pajak air tanah menurut contoh perda yang berlaku.
2 menit baca
PMK 7/2024 melanjutkan insentif PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual sampai Rp5 miliar, yaitu 100 persen untuk penyerahan Januari sampai Juni 2024 dan 50 persen untuk Juli sampai Desember 2024.
2 menit baca
PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023.
2 menit baca
PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri.
2 menit baca
PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022.
1 menit baca
PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar.
2 menit baca
PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar.
1 menit baca
Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan rumah dan apartemen sangat mewah dipangkas dari 5% menjadi 1%, dengan batas harga yang dinaikkan menjadi Rp30 miliar.
1 menit baca
