PMK 111/2025, Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan dan SP2DK
Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Aturan ini menjadi dasar hukum yang lebih tegas bagi kegiatan pengawasan DJP, termasuk penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) [1][3].
Cakupan pengawasan
Pengawasan mencakup berbagai jenis pajak, antara lain PPh, PPN, cukai, bea meterai, PBB, dan pajak karbon. DJP diberi sejumlah bentuk tindakan pengawasan, mulai dari meminta penjelasan atas data hingga melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak [1].
Belum punya NPWP tetap bisa menerima SP2DK
Salah satu poin yang paling banyak dibahas adalah pengawasan terhadap pihak yang belum terdaftar. Bila berdasarkan data yang dimiliki DJP seseorang dinilai sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, DJP dapat mengirim SP2DK meskipun yang bersangkutan belum memiliki NPWP. Tujuannya mendorong pemenuhan kewajiban, seperti pendaftaran NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP, pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NITKU, dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP [2].
Jangka waktu menanggapi
Wajib pajak, baik terdaftar maupun belum terdaftar, diberi waktu 14 hari untuk memberikan penjelasan atas SP2DK. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis [1].
Mengapa penting
Dengan basis data yang semakin luas, termasuk data pihak ketiga dan informasi keuangan, peluang wajib pajak menerima SP2DK meningkat. SP2DK bukan ketetapan pajak, tetapi tanggapan yang tidak memadai dapat berlanjut ke pemeriksaan.
Siapa yang paling perlu waspada
Pelaku usaha yang aktif berjualan secara daring, pemilik properti sewaan, dan profesional dengan penghasilan dari beberapa sumber termasuk kelompok yang datanya paling mudah dicocokkan dengan data pihak ketiga. Begitu pula usaha yang omzetnya mendekati batas pengukuhan PKP tetapi belum melaporkan usahanya.
Saran praktis
- Jangan abaikan SP2DK. Catat tanggal terima dan hitung batas 14 hari.
- Siapkan penjelasan tertulis yang didukung dokumen, misalnya rekonsiliasi omzet, mutasi rekening, atau bukti potong.
- Bila memang ada kewajiban yang belum dipenuhi, pertimbangkan pembetulan SPT secara sukarela sebelum pengawasan berlanjut.
- Bagi yang menjalankan usaha tetapi belum terdaftar, segera lakukan pendaftaran agar tidak menumpuk kewajiban sejak saat kewajiban pajak timbul.