45 artikel tentang PPN, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PMK 49/2026 menunjuk penyedia jasa pembayaran sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum dipungut lewat skema PMSE, melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
2 menit baca
Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pahami restitusi biasa lewat pemeriksaan, pengembalian pendahuluan menurut PMK 28/2026, dokumen yang disiapkan, dan risiko koreksi.
3 menit baca
PMK 28/2026 yang berlaku 1 Mei 2026 menata ulang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak kriteria tertentu, PKP persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah.
2 menit baca
Menyusul kenaikan harga avtur, PMK 24/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama 60 hari sejak berlaku 25 April 2026.
2 menit baca
PMK 4/2026 menanggung 100% PPN tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik yang dibeli 10 Februari sampai 29 Maret 2026 untuk penerbangan 14 sampai 29 Maret 2026.
2 menit baca
PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
2 menit baca
PPnBM adalah pajak yang dikenakan sekali pada penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah, selain PPN. Untuk kendaraan bermotor, tarifnya mengikuti emisi sesuai PP 74/2021 dan PMK 141/2021.
1 menit baca
Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025.
2 menit baca
Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Bagi pembeli, faktur yang sah menjadi dasar mengkreditkan pajak masukan.
1 menit baca
Batas omzet Rp4,8 miliar untuk pengusaha kecil, kapan harus mengukuhkan PKP, serta alur membuat faktur pajak keluaran melalui Coretax.
2 menit baca
PKP adalah pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kecil dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun tidak wajib dikukuhkan.
1 menit baca
Lewat KEP-24/PJ/2025 dan KEP-54/PJ/2025, DJP mengizinkan PKP kembali membuat faktur pajak dengan e-Faktur Desktop, sementara pelaporan SPT Masa PPN tetap melalui Coretax.
1 menit baca
Penjelasan PMK 131/2024, perbedaan perhitungan PPN barang mewah dan non-mewah, serta contoh agar faktur pajak Anda tidak salah hitung.
2 menit baca
PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 11/2025 berlaku 4 Februari 2025 dan menyatukan ketentuan DPP nilai lain serta besaran tertentu PPN agar penyesuaian tarif 12% tidak menambah beban barang dan jasa nonmewah, termasuk aset kripto.
1 menit baca
Indonesia's statutory VAT rate is 12%, yet most goods and services bear an effective 11%. Understand the 11/12 taxable base (DPP nilai lain) under PMK 131/2024 and how luxury goods differ, with a worked example.
3 menit baca
Setelah transisi sebulan, penyerahan barang mewah dikenai PPN 12% atas DPP penuh mulai 1 Februari 2025. Barang dan jasa nonmewah tetap memakai DPP 11/12 sehingga beban efektifnya 11%.
2 menit baca
DJP memberi masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Faktur atas penyerahan nonmewah yang masih mencantumkan PPN 11% atau 12% dari harga jual dianggap benar dan tidak dikenai sanksi.
1 menit baca
PMK 131/2024 menetapkan tarif PPN 12 persen atas harga jual hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM. Barang dan jasa lain tetap dikenai 12 persen dari DPP nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya 11 persen.
2 menit baca
Pemerintah mengumumkan paket stimulus pada 16 Desember 2024, antara lain perpanjangan PPh final 0,5 persen UMKM orang pribadi hingga 2025, PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya, dan PPN DTP rumah sepanjang 2025.
2 menit baca
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan dijalankan sesuai amanat UU HPP mulai 1 Januari 2025.
2 menit baca
PMK 61/2024 menaikkan kembali insentif PPN DTP atas rumah tapak dan rumah susun menjadi 100 persen untuk penyerahan 1 September sampai 31 Desember 2024, dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
2 menit baca
PMK 8/2024 memberikan PPN DTP 10 persen atas penyerahan mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen, serta 5 persen untuk bus listrik dengan TKDN 20 sampai 40 persen sepanjang tahun anggaran 2024.
2 menit baca
PMK 7/2024 melanjutkan insentif PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual sampai Rp5 miliar, yaitu 100 persen untuk penyerahan Januari sampai Juni 2024 dan 50 persen untuk Juli sampai Desember 2024.
2 menit baca
PMK 120/2023 memberi PPN DTP atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dihitung atas DPP maksimal Rp2 miliar, untuk penyerahan mulai 1 November 2023.
2 menit baca
Mulai masa pajak April 2023, pembelian mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40% mendapat PPN DTP 10%, sehingga konsumen hanya menanggung PPN 1%. Bus listrik dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapat PPN DTP 5%.
2 menit baca
Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Ketentuan perpajakan di dalamnya, yang mengubah UU KUP, PPh, dan PPN, kini memiliki kepastian sebagai undang-undang.
2 menit baca
Sejak 1 Mei 2022, penyelenggara P2P lending memotong PPh 23 sebesar 15% atau PPh 26 sebesar 20% atas bunga yang diterima pemberi pinjaman, sementara jasa layanan fintech dikenai PPN.
2 menit baca
PMK 68/PMK.03/2022 menetapkan PPN 1% atau 2% dari tarif PPN dan PPh Pasal 22 final 0,1% atau 0,2% atas transaksi aset kripto, berlaku 1 Mei 2022.
2 menit baca
PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN.
2 menit baca
Sesuai UU HPP, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tarif 12% dijadwalkan paling lambat 1 Januari 2025. Berikut dampaknya bagi PKP dan konsumen.
2 menit baca
PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
PMK 6/PMK.010/2022 memberikan PPN DTP 50% untuk rumah hingga Rp2 miliar dan 25% untuk rumah Rp2–5 miliar atas penyerahan 1 Januari–30 September 2022.
1 menit baca
DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela.
1 menit baca
PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar.
2 menit baca
PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar.
1 menit baca
PP 9/2021 mengatur perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, termasuk penurunan tarif PPh bunga obligasi bagi investor luar negeri dan relaksasi pengkreditan pajak masukan.
1 menit baca
Mulai 1 Februari 2021, pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana dibatasi sampai distributor tingkat II. Atas token listrik dan voucer, PPN hanya dikenakan pada komisi atau jasa pemasarannya.
2 menit baca
DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, antara lain pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali dan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan.
1 menit baca
Seluruh PKP kini memakai e-Faktur 3.0 dengan fitur prepopulated pajak masukan, data impor, dan SPT Masa PPN yang terisi otomatis.
1 menit baca
DJP menunjuk enam pelaku usaha luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE gelombang pertama, termasuk Netflix, Spotify, Amazon Web Services, dan tiga entitas Google.
1 menit baca
Mulai 1 Juli 2020, layanan digital dari luar negeri seperti streaming film, musik, dan aplikasi dikenai PPN 10% yang dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP.
1 menit baca
PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
2 menit baca
Menteri Keuangan mencabut PMK 210/2018 tentang perlakuan perpajakan transaksi e-commerce sebelum aturan itu berlaku pada 1 April 2019. Apa artinya bagi pedagang online?
1 menit baca
