Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Fintech#PPh 23#PPN#Regulasi

PMK 69/2022, Bunga P2P Lending Dipotong PPh 23 dan Layanan Fintech Kena PPN

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

PMK 69/PMK.03/2022 tentang perlakuan perpajakan atas penyelenggaraan teknologi finansial mulai berlaku 1 Mei 2022 [1][4]. Prinsipnya adalah perlakuan setara: tidak ada objek pajak baru, hanya cara bertransaksinya yang berbeda dari layanan keuangan konvensional [3].

PPh atas bunga pinjaman P2P lending

Penyelenggara layanan pinjam meminjam (P2P lending) ditunjuk sebagai pemotong PPh atas bunga yang diterima pemberi pinjaman (lender):

  • PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto bunga, bila lender adalah wajib pajak dalam negeri atau BUT.
  • PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto bunga, atau sesuai tarif P3B, bila lender adalah wajib pajak luar negeri selain BUT [2].

Bagi lender orang pribadi, PPh 23 yang dipotong merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan, bukan pajak final.

PPN atas layanan fintech

Ketentuan PPN dalam PMK ini membedakan antara dana dan jasa:

  • Uang elektronik di dalam suatu media bukan barang kena pajak.
  • Jasa meminjamkan atau menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform P2P serta jasa asuransi melalui platform merupakan jasa yang dibebaskan dari PPN.
  • Jasa penyediaan platform P2P lending dan sarana/sistem pembayaran merupakan jasa kena pajak [3].

Dengan demikian, biaya layanan seperti biaya isi ulang dompet elektronik, biaya transfer, payment gateway, dan paylater dikenai PPN atas komisi atau fee yang diterima penyelenggara, bukan atas nilai uang yang ditransfer [4].

Saran praktis

Lender P2P sebaiknya memastikan NPWP atau NIK terdaftar di platform dan menyimpan bukti potong PPh 23 untuk dikreditkan di SPT Tahunan. Perusahaan fintech perlu memisahkan pencatatan antara dana pengguna dan pendapatan fee agar dasar pengenaan PPN tepat, serta menyiapkan sistem untuk memotong dan melaporkan PPh atas bunga lender setiap bulan.

Sumber

  1. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
  2. DJP, Resmi Kena Pajak, Intip Cara Hitung PPh Fintech Lending
  3. Siaran Pers DJP SP-23/2022, Pemerintah Terbitkan Empat Belas Aturan Turunan UU HPP
  4. Bisnis.com, Paylater, E-Wallet, dan Layanan Fintech Lainnya Kena Pajak Mulai 1 Mei 2022

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.