PMK 7/2024, PPN Rumah Ditanggung Pemerintah Berlanjut di 2024
Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah melalui PMK 7/2024, yang mulai berlaku pada 13 Februari 2024 [1][2]. Insentif ini melanjutkan kebijakan serupa pada akhir 2023 untuk mendorong sektor perumahan.
Besaran insentif
- Penyerahan 1 Januari sampai 30 Juni 2024: PPN DTP sebesar 100%.
- Penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2024: PPN DTP sebesar 50% [3].
Insentif dihitung atas bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar, dengan syarat harga jual rumah paling banyak Rp5 miliar [2]. Jika harga jual Rp4 miliar, misalnya, PPN atas DPP Rp2 miliar pertama ditanggung pemerintah, sedangkan PPN atas sisa DPP tetap dibayar pembeli.
Objek yang mendapat insentif
Insentif berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang baru dan diserahkan dalam kondisi siap huni [3]. Rumah inden atau yang belum siap huni pada saat serah terima tidak memenuhi syarat.
Pajak lain tetap terutang
Perlu diingat, insentif ini hanya menyangkut PPN. Kewajiban lain dalam transaksi properti, seperti BPHTB yang ditanggung pembeli dan PPh atas pengalihan hak yang ditanggung penjual, tetap berlaku sesuai ketentuan masing-masing.
Pengaruh terhadap keputusan pembelian
Perbedaan besaran insentif antara semester pertama dan kedua membuat waktu serah terima menjadi faktor penting. Pembeli yang unitnya siap diserahkan sebelum 30 Juni 2024 mendapat penghematan dua kali lebih besar dibanding penyerahan setelahnya. Insentif ini juga tidak berlaku untuk rumah bekas, karena transaksi rumah seken antarperorangan umumnya memang bukan penyerahan oleh PKP.
Administrasi bagi pengembang
Pengembang yang berstatus PKP perlu membuat faktur pajak sesuai ketentuan PPN DTP dan melaporkan realisasi insentif. Kelengkapan administrasi ini penting karena insentif dapat dikoreksi bila syarat formal tidak dipenuhi.
Saran praktis
- Bagi pembeli, pastikan rumah sudah siap huni dan serah terima (BAST) terjadi dalam periode insentif.
- Bagi pengembang, rencanakan jadwal serah terima karena besaran insentif bergantung pada waktu penyerahan.
- Periksa kembali kesesuaian kode faktur dan keterangan PPN DTP sebelum faktur diunggah.