9 artikel tentang Kebijakan Fiskal, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Menjelang 2026, pemerintah menyiapkan perluasan AEOI ke uang elektronik dan CBDC, revisi bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai, UTPR pajak minimum global, Coretax penuh, dan pemungutan PPh 22 marketplace.
2 menit baca
Pemerintah memutuskan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar berlaku tanpa batas waktu, sementara orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap tidak dikenai PPh.
2 menit baca
Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 yang semula disebut mulai Februari 2026 ditunda. Menkeu Purbaya mengaitkannya dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6%.
2 menit baca
RUU perubahan UU Pengampunan Pajak sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Menkeu Purbaya menilai amnesti berulang merusak kredibilitas, dan RUU tersebut kemudian digeser ke daftar jangka panjang.
1 menit baca
Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Arah kebijakan pajaknya menjadi perhatian pelaku usaha.
1 menit baca
Pemerintah mengumumkan paket stimulus pada 16 Desember 2024, antara lain perpanjangan PPh final 0,5 persen UMKM orang pribadi hingga 2025, PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya, dan PPN DTP rumah sepanjang 2025.
2 menit baca
DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak masuk Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Komisi XI, membuka kemungkinan program tax amnesty jilid ketiga.
2 menit baca
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan dijalankan sesuai amanat UU HPP mulai 1 Januari 2025.
2 menit baca
Pajak karbon yang diamanatkan UU HPP berlaku 1 April 2022 dan sempat dijadwalkan ulang ke 1 Juli 2022 kembali ditunda karena aturan teknis dan kesiapan ekosistem belum rampung.
1 menit baca
