PMK 136/2024, Indonesia Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen

Pada 31 Desember 2024, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional. Ketentuan IIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025, sedangkan UTPR mulai tahun pajak 2026 ^[1][3].

Latar belakang: Pilar Dua

Pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas G20, dikoordinasikan OECD, dan didukung lebih dari 140 negara ^[3]. Tujuannya mengurangi persaingan tarif pajak yang tidak sehat (race to the bottom) dengan memastikan grup perusahaan multinasional membayar pajak paling sedikit 15% di setiap yurisdiksi tempat beroperasi ^[3].

Siapa yang terkena?

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang menjadi bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global paling sedikit 750 juta euro ^[3]. Wajib pajak orang pribadi dan UMKM tidak terdampak ^[4].

Tiga mekanisme

PMK 136/2024 mengatur tiga mekanisme pengenaan ^[4]:

• Income Inclusion Rule (IIR): entitas induk di Indonesia membayar pajak tambahan atas laba anak usaha di luar negeri yang tarif efektifnya di bawah 15%.
• Undertaxed Payment Rule (UTPR): mekanisme pelengkap bila IIR tidak diterapkan di yurisdiksi induk; berlaku mulai tahun pajak 2026.
• Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT): pajak tambahan domestik agar hak pemajakan atas laba di Indonesia tetap dipungut oleh Indonesia.

Kapan pajak tambahan dibayar?

Bila tarif pajak efektif suatu yurisdiksi di bawah 15%, wajib pajak harus membayar pajak tambahan (top-up tax) paling lambat pada akhir tahun fiskal berikutnya setelah tahun pajak GloBE. Untuk tahun pajak 2025, pembayaran paling lambat 31 Desember 2026 ^[3].

Implikasi bagi perusahaan di Indonesia

Perusahaan yang menikmati insentif seperti tax holiday atau tax allowance perlu menghitung ulang tarif pajak efektifnya. Bila tarif efektif turun di bawah 15%, sebagian manfaat insentif dapat tergerus oleh pajak tambahan.

Saran praktis

1. Konfirmasi apakah grup usaha Anda memenuhi ambang omzet konsolidasi global 750 juta euro sebagaimana diatur dalam PMK 136/2024.
2. Lakukan simulasi tarif pajak efektif per yurisdiksi sejak awal 2025.
3. Koordinasikan dengan kantor pusat grup terkait pelaporan dan mekanisme yang dipilih.

Sumber

1. PMK Nomor 136 Tahun 2024
2. DJP, PMK 136/2024: Suar keadilan dalam pengaturan pajak minimum global
3. DJP, Pajak minimum global: wujud keadilan untuk semua wajib pajak
4. Pajak.com, Ruang lingkup dan poin pokok PMK 136/2024