PPh 21 DTP 2026 untuk Pekerja Lima Sektor Padat Karya dan Pariwisata

Pemerintah melanjutkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebagai stimulus ekonomi tahun anggaran 2026 melalui PMK Nomor 105 Tahun 2025. Dengan fasilitas ini, PPh 21 yang seharusnya dipotong dari gaji pekerja dibayar oleh pemerintah, sehingga penghasilan bersih yang diterima pekerja lebih utuh ^[1][3].

Sektor yang mendapat fasilitas

Insentif diberikan kepada pemberi kerja di lima sektor:

1. Industri alas kaki.
2. Industri tekstil dan pakaian jadi.
3. Industri furnitur.
4. Industri kulit dan barang dari kulit.
5. Pariwisata, termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, pemandu wisata, dan penyelenggara MICE ^[1].

Kriteria pekerja

• Pegawai tetap dengan penghasilan bruto paling banyak Rp10 juta per bulan.
• Pegawai tidak tetap dengan upah rata-rata paling banyak Rp500 ribu per hari atau penghasilan paling banyak Rp10 juta per bulan.
• Memiliki NPWP atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP ^[1].

Syarat pemberi kerja

Pemberi kerja harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang termasuk dalam lampiran PMK dan terdaftar sebagai KLU utama di administrasi perpajakan ^[1]. Periode insentif berlaku sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2026 ^[2].

Bagaimana mekanismenya

Dalam skema PPh 21 DTP, pemberi kerja tetap menghitung PPh 21 pegawai seperti biasa. Bedanya, pajak yang dihitung tersebut tidak dibebankan kepada pegawai, melainkan ditanggung pemerintah. Pemberi kerja tetap wajib melaporkan pemanfaatan insentif dalam SPT Masa PPh 21 agar realisasinya tercatat.

Relevansi untuk usaha pariwisata di Bali

Bagi hotel, vila, restoran, dan agen perjalanan, insentif ini dapat mengurangi beban pemotongan bagi staf operasional. Namun manfaatnya hanya berlaku bila KLU utama di Coretax sesuai dengan sektor yang tercantum.

Saran praktis

• Periksa KLU utama perusahaan di Coretax sebelum memanfaatkan insentif.
• Pisahkan daftar pegawai yang memenuhi batas penghasilan dan pastikan NIK pegawai valid.
• Ikuti ketentuan pemberian PPh 21 DTP kepada pegawai dan laporkan realisasinya dalam SPT Masa PPh 21 agar fasilitas tidak dikoreksi.
• Evaluasi setiap bulan, karena pegawai yang penghasilannya melewati batas tidak lagi berhak.

Sumber

1. Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2026, Gaji Lebih Utuh bagi Pekerja Pariwisata
2. Investortrust, Pengusaha Tekstil Apresiasi Perpanjangan Insentif PPh 21 DTP hingga Desember 2026
3. PMK Nomor 105 Tahun 2025