PER-11/PJ/2025, Aturan Lengkap SPT, Bukti Potong, dan Faktur Pajak di Era Coretax

DJP menerbitkan PER-11/PJ/2025 yang berlaku sejak 22 Mei 2025. Peraturan setebal 10 bab dan 147 pasal ini menjadi rujukan teknis utama pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan bea meterai setelah Coretax berlaku, sekaligus mencabut berbagai ketentuan terdahulu ^[1].

Cakupan

PER-11/PJ/2025 mengatur bentuk, isi, tata cara pengisian, dan format ^[1]:

• SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa Bea Meterai;
• SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan;
• bukti potong PPh Pasal 21 dan bukti potong unifikasi;
• faktur pajak dan dokumen yang dipersamakan.

27 dokumen dipersamakan dengan faktur

Jumlah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak bertambah menjadi 27 jenis, dari sebelumnya 25 jenis dalam PER-16/PJ/2021 ^[2]. PKP perlu memastikan dokumen yang dipakai sebagai pengganti faktur memang masuk daftar tersebut agar PPN-nya dapat dikreditkan.

SPT Tahunan: elektronik atau kertas?

SPT Tahunan pada prinsipnya dapat disampaikan secara elektronik atau dalam bentuk formulir kertas. Namun, sejumlah kelompok wajib melapor secara elektronik, antara lain wajib pajak badan, wajib pajak dengan SPT lebih bayar, wajib pajak yang sebelumnya sudah melapor elektronik, wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak, dan wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit akuntan publik ^[3].

Pelaporan penghasilan orang pribadi

Ketentuan pengisian SPT Tahunan orang pribadi, termasuk cara melaporkan penghasilan dari berbagai sumber, dirumuskan secara sistematis di dalam peraturan ini. Data bukti potong dari pemberi kerja akan otomatis muncul di konsep SPT (prepopulated), sehingga kesesuaian data menjadi penting ^[4].

Saran praktis

1. Unduh dan simpan teks PER-11/PJ/2025 sebagai rujukan internal tim pajak.
2. Bagi pemberi kerja, pastikan bukti potong diterbitkan dengan NIK atau NPWP yang benar, karena akan menjadi data awal SPT pegawai.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi, cek kembali data prepopulated sebelum mengirim SPT; jangan berasumsi data sistem selalu lengkap.

Sumber

1. DDTCNews, Peraturan Baru DJP Tetapkan Format SPT, Bupot, dan Faktur Era Coretax
2. DDTCNews, Kini Ada 27 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak
3. DJP, Di Era Coretax, Wajib Pajak Ini Masih Boleh Melaporkan SPT Tahunan Kertas
4. IKPI, Memahami PER-11/PJ/2025 sebagai Panduan Pengisian SPT Tahunan di Era Coretax