PMK 37/2025, Marketplace Ditunjuk Memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari Pedagang Online

Menteri Keuangan menetapkan PMK 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025 dan mulai berlaku 14 Juli 2025. Aturan ini menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platformnya ^[2][4]. DJP menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan cara pemungutan dari setor sendiri menjadi dipungut sistem ^[2].

Marketplace yang dapat ditunjuk

Marketplace dalam atau luar negeri yang memakai rekening penampung (escrow) dan memenuhi salah satu kriteria ^[1]:

• nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia lebih dari Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; atau
• jumlah traffic atau pengakses lebih dari 12.000 setahun atau 1.000 sebulan.

Kewajiban memungut baru berlaku mulai bulan berikutnya setelah marketplace ditetapkan DJP ^[1].

Tarif dan dasar pungutan

PPh 22 dipungut 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Dokumen tagihan dari marketplace berfungsi sebagai bukti pungut ^[1].

Pengecualian

Tidak dipungut antara lain atas ^[1]:

• pedagang orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta yang menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace;
• jasa transportasi daring oleh mitra pengemudi;
• penjualan pulsa dan kartu prabayar;
• pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
• pedagang yang memiliki surat keterangan bebas.

Bila omzet pedagang melewati Rp500 juta di tengah tahun, pedagang wajib memperbarui pernyataannya ^[1].

Bila tarif sebenarnya lebih tinggi

Untuk penghasilan yang semestinya dikenai PPh final dengan tarif lebih tinggi dari 0,5%, misalnya sewa yang tarifnya 10%, marketplace hanya memungut 0,5% dan selisihnya wajib disetor sendiri oleh pedagang ^[3].

Saran praktis bagi pedagang online

1. Pastikan NPWP atau NIK terdaftar di akun toko.
2. Bila omzet Anda sampai Rp500 juta, siapkan surat pernyataan sesuai format.
3. Simpan dokumen tagihan sebagai bukti pungut untuk pengkreditan atau pelaporan di SPT Tahunan.
4. Tetap laporkan seluruh omzet dalam SPT Tahunan, termasuk penjualan di luar marketplace.

Sumber

1. DJP, PMK-37/2025: Bisnis Makin Praktis, Bebas Ribet Potongan Pajak Otomatis di Marketplace
2. DJP, Siaran Pers Pemerintah Tunjuk Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan
3. DDTCNews, Marketplace Hanya Pungut PPh 22 0,5%, Sisanya Pedagang Setor Sendiri
4. PMK Nomor 37 Tahun 2025