Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#PPN#UU HPP#Pariwisata#Bali#Regulasi

PMK 71/2022, PPN 1,1% untuk Biro Perjalanan Wisata, Freight Forwarding, dan Paket Pos

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

PMK 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak (JKP) tertentu berlaku sejak 1 April 2022 [1]. Jasa yang sebelumnya memakai DPP nilai lain kini menggunakan skema besaran tertentu, sehingga perhitungannya lebih sederhana.

Lima JKP tertentu

Jenis jasa Besaran tertentu Tarif efektif (PPN 11%)
Pengiriman paket pos 10% x tarif PPN x jumlah tagihan 1,1%
Biro perjalanan wisata/agen perjalanan wisata 10% x tarif PPN x jumlah tagihan 1,1%
Pengurusan transportasi (freight forwarding) 10% x tarif PPN x jumlah tagihan 1,1%
Pemasaran dengan voucer, layanan pembayaran voucer, program loyalitas 10% x tarif PPN x harga jual voucer 1,1%
Perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan 10% (tagihan dirinci) atau 5% (tidak dirinci) x tarif PPN 1,1% atau 0,55%

Sumber: ringkasan DJP [2].

Fokus: biro perjalanan wisata

Bagi agen perjalanan, dasar pengenaannya adalah jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih kepada pelanggan. Contohnya, paket tur senilai Rp70 juta terutang PPN sebesar 1,1% x Rp70 juta = Rp770.000 [3]. Sebagai konsekuensi kesederhanaan ini, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan jasa tersebut tidak dapat dikreditkan [3].

Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan murni tetap dibebaskan dari PPN; tarif 1,1% atau 0,55% hanya berlaku untuk bagian perjalanan ke tempat lain dalam paket tersebut [3].

Relevansi untuk pelaku wisata di Bali

Tour operator dan agen perjalanan di Bali yang sudah PKP perlu memastikan faktur menggunakan skema besaran tertentu, bukan tarif 11% penuh. Usaha yang menggabungkan jasa transportasi, akomodasi, dan tur dalam satu paket sebaiknya menelaah apakah seluruh komponen masuk kategori jasa biro perjalanan.

Saran praktis

Sesuaikan sistem faktur dan harga paket sejak masa April 2022. Karena pajak masukan tidak dapat dikreditkan, hitung ulang margin dengan memperlakukan PPN masukan sebagai biaya. Dokumentasikan rincian tagihan dengan jelas, terutama untuk paket perjalanan ibadah yang memiliki dua kemungkinan tarif efektif.

Sumber

  1. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
  2. Siaran Pers DJP SP-23/2022, Pemerintah Terbitkan Empat Belas Aturan Turunan UU HPP
  3. DJP, Jasa Travel Wisata Kena PPN, Cermati Tarif Efektifnya, Ya

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.