PP 30/2020, Tarif PPh Perseroan Terbuka 3% Lebih Rendah
Sebagai aturan pelaksana Perppu 1/2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. PP ini berlaku sejak diundangkan pada 19 Juni 2020 [1][2].
Besaran tarif
PP 30/2020 menegaskan tarif PPh badan umum sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Perseroan terbuka yang memenuhi syarat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum tersebut [2].
Syarat utama
- Jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%.
- Saham tersebut dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak.
- Masing-masing pihak hanya boleh memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh.
- Persyaratan dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam satu tahun pajak [2].
Pembuktian
Pemenuhan syarat dibuktikan dengan laporan dari biro administrasi efek atau pihak yang ditunjuk, yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh badan. Ketentuan teknisnya kemudian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Saran praktis
- Pantau komposisi pemegang saham setiap bulan. Tarif lebih rendah hilang bila syarat 183 hari tidak terpenuhi.
- Koordinasikan dengan biro administrasi efek agar laporan yang dibutuhkan tersedia tepat waktu sebelum SPT Tahunan dilaporkan.
- Masukkan dampak tarif ke dalam perhitungan pajak tangguhan secara konservatif, karena pemenuhan syarat dinilai per tahun pajak.