24 artikel tentang Coretax, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
SPT Masa dilaporkan setiap bulan atas pajak tertentu, sedangkan SPT Tahunan merekap penghasilan dan harta setahun. Pembetulan SPT di Coretax memakai skema replace sejak 1 Oktober 2026.
1 menit baca
Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 mengganti skema delta dengan skema replace dalam pembetulan SPT. SPT pembetulan kini memuat nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya.
2 menit baca
Melalui PENG-51/PJ.09/2026, DJP menghentikan aplikasi e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1. Pengajuan keberatan dan konfirmasi status wajib pajak kini melalui Coretax, sementara instansi menggunakan Portal KSWP.
2 menit baca
Hingga 31 Mei 2026, DJP menerima 13.593.754 SPT Tahunan atau sekitar 89% dari target 15.273.761. Relaksasi sebulan hanya menambah sekitar 537 ribu SPT, dengan lonjakan terbesar pada SPT badan.
2 menit baca
KEP-71/PJ/2026 menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 31 Mei 2026.
2 menit baca
A practical walkthrough for foreign residents who must file the Indonesian annual individual tax return (SPT Tahunan) in the Coretax system, including deadlines, pre-filled data and what to prepare.
3 menit baca
Melalui KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 30 April 2026.
2 menit baca
Alur pelaporan SPT Tahunan PPh badan di Coretax untuk tahun pajak 2025: dokumen yang disiapkan, lampiran laporan keuangan, penandatanganan, dan denda keterlambatan.
2 menit baca
Melalui PENG-21/PJ/2026, DJP memperpanjang batas pelaporan SPT Masa PPh 21 masa Desember 2025 dari 20 Januari menjadi 28 Februari 2026 tanpa sanksi administrasi, seiring masa transisi Coretax.
2 menit baca
Persiapan, pemilihan formulir, pengisian konsep SPT yang terisi otomatis, pembayaran, hingga penandatanganan dan bukti penerimaan untuk tahun pajak 2025.
2 menit baca
Tax compliance mencakup hitung, setor, dan lapor pajak rutin, termasuk administrasi Coretax. Berikut kalender tenggat, dokumen, tahapan, dan risiko sanksi menurut UU KUP dan PMK 81/2024.
3 menit baca
Tahun 2026 dibuka tanpa jenis pajak baru, tetapi dengan sejumlah perubahan penting, yaitu Coretax menggantikan DJP Online, perluasan pertukaran informasi keuangan, skema baru bagi hasil PPh 21, dan berlakunya UTPR.
2 menit baca
Menjelang 2026, pemerintah menyiapkan perluasan AEOI ke uang elektronik dan CBDC, revisi bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai, UTPR pajak minimum global, Coretax penuh, dan pemungutan PPh 22 marketplace.
2 menit baca
PER-11/PJ/2025 berlaku 22 Mei 2025 dan mengatur bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPT Masa, SPT Tahunan, bukti potong, dan faktur pajak dalam Coretax, termasuk 27 dokumen yang dipersamakan dengan faktur.
2 menit baca
Batas omzet Rp4,8 miliar untuk pengusaha kecil, kapan harus mengukuhkan PKP, serta alur membuat faktur pajak keluaran melalui Coretax.
2 menit baca
Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan DJP yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Pendaftaran, faktur pajak, bukti potong, pembayaran, dan SPT dikelola dalam satu portal.
1 menit baca
NPWP adalah nomor identitas wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Bagi penduduk orang pribadi, NIK berfungsi sebagai NPWP, sedangkan badan memakai NPWP 16 digit.
1 menit baca
DJP menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan sejumlah jenis pajak selama masa transisi Coretax, selama dilunasi atau dilaporkan sebelum batas waktu relaksasi.
1 menit baca
Penjelasan format NPWP 16 digit untuk orang pribadi, badan, dan cabang (NITKU), serta langkah memastikan data Anda sudah sesuai di Coretax.
2 menit baca
Lewat KEP-24/PJ/2025 dan KEP-54/PJ/2025, DJP mengizinkan PKP kembali membuat faktur pajak dengan e-Faktur Desktop, sementara pelaporan SPT Masa PPN tetap melalui Coretax.
1 menit baca
Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) mulai berlaku 1 Januari 2025 dan menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, serta e-Filing. Dasar hukumnya PMK 81/2024.
2 menit baca
PMK 81/2024 menjadi dasar hukum sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025, termasuk penyeragaman setor pajak tanggal 15, lapor SPT Masa 20 hari setelah akhir masa, dan deposit pajak.
2 menit baca
PMK 136/2023 menunda implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024, menyesuaikan jadwal Coretax.
2 menit baca
DJP menyatakan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) akan diluncurkan pada 2024 setelah rangkaian pengujian, migrasi data, dan pelatihan pegawai rampung. Wajib pajak perlu mulai merapikan data identitas.
2 menit baca
