PMK 172/2023 Satukan Aturan Transfer Pricing dalam Satu Regulasi

Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, yang berlaku sejak diundangkan pada 29 Desember 2023 ^[1][2]. PMK ini menyatukan tiga aturan sebelumnya, yaitu PMK 213/2016 tentang dokumentasi transfer pricing, PMK 49/2019 tentang prosedur persetujuan bersama (MAP), dan PMK 22/2020 tentang kesepakatan harga transfer (APA) ^[2].

Tahapan penerapan prinsip kewajaran

PMK 172/2023 menegaskan langkah-langkah yang harus ditempuh wajib pajak ^[2]:

1. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasinya.
2. Melakukan analisis industri.
3. Mengidentifikasi hubungan komersial dan keuangan.
4. Melakukan analisis kesebandingan.
5. Menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat.
6. Menerapkan metode tersebut dan menentukan harga transfer yang wajar.

Poin baru yang perlu dicermati

Cakupan diperluas. Fokusnya kini pada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk transaksi dengan pihak yang secara formal independen tetapi sebenarnya dipengaruhi hubungan istimewa ^[3].

Penyesuaian sekunder. Bila harga transfer tidak wajar, selisihnya dapat dianggap sebagai pembagian laba terselubung yang diperlakukan sebagai dividen, kecuali dana dikembalikan sebelum ketetapan pajak terbit ^[3].

Penyesuaian korespondensi untuk transaksi domestik memerlukan persetujuan atas ketetapan pajak terkait ^[3].

Waktu penyerahan dokumen. Dokumen penentuan harga transfer yang diminta dalam rangka pengawasan harus diserahkan paling lambat satu bulan sejak permintaan ^[3].

MAP dan APA kini diatur dalam regulasi yang sama sehingga lebih mudah dirujuk ^[2].

Siapa yang terdampak?

Grup usaha dengan transaksi antarperusahaan afiliasi, baik lintas negara maupun domestik, misalnya pembelian bahan baku, jasa manajemen, royalti, pinjaman, atau sewa aset. Pemilik properti dan usaha di Bali yang memiliki struktur dengan pihak asing juga perlu memperhatikan transaksi afiliasinya.

Saran praktis

1. Petakan seluruh transaksi afiliasi dan dokumentasikan dasar penentuan harganya.
2. Perbarui kebijakan transfer pricing agar mengikuti enam tahapan dalam PMK.
3. Susun dokumen transfer pricing tepat waktu agar siap diserahkan bila diminta.
4. Untuk transaksi bernilai besar dan berulang, pertimbangkan APA guna memperoleh kepastian jangka panjang.

Sumber

1. PMK Nomor 172 Tahun 2023
2. Pajak.com, Isi Pokok PMK 172/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
3. Pajakku, Ketentuan Terbaru Transfer Pricing dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023