11 artikel tentang Pajak Daerah, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PBJT adalah pajak kabupaten atau kota atas konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan, hotel, parkir, listrik, dan hiburan. Tarif umumnya maksimal 10 persen, dan hiburan tertentu 40 sampai 75 persen.
1 menit baca
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Perda 6/2023. Tarif tetap Rp150.000 per kunjungan, tetapi pengecualian, mekanisme pembayaran, kerja sama pemungutan, dan sanksi diperbarui. Berlaku 1 Juli 2025.
2 menit baca
Membeli atau memiliki properti di Bali berarti berurusan dengan pajak daerah kabupaten/kota. Berikut gambaran BPHTB, PBB-P2, dan pajak air tanah menurut contoh perda yang berlaku.
2 menit baca
Kemendagri menerbitkan surat edaran pada 19 Januari 2024 yang menegaskan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan berdasarkan Pasal 101 UU HKPD. Pemerintah daerah di Bali termasuk yang menyiapkan keringanan.
2 menit baca
Tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 sampai 75 persen berdasarkan UU HKPD mulai diterapkan daerah pada awal 2024 dan memicu protes pelaku usaha, termasuk di Bali.
2 menit baca
Sejak UU HKPD, pajak hotel dan restoran digantikan PBJT dengan tarif paling tinggi 10%. Berikut cara kerjanya bagi pengusaha akomodasi dan kuliner di Bali.
2 menit baca
PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu.
2 menit baca
PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN.
2 menit baca
UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%.
2 menit baca
Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total.
2 menit baca
Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi.
2 menit baca
