Perppu 1/2020 Resmi Menjadi UU 2/2020
Perppu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 kini resmi berstatus undang-undang. DPR menyetujuinya dalam rapat paripurna 12 Mei 2020. Presiden mengesahkannya sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020 pada 16 Mei 2020, dan undang-undang ini diundangkan pada 18 Mei 2020 [1][2].
Mengapa penting bagi wajib pajak?
Perppu adalah peraturan darurat yang harus mendapat persetujuan DPR. Dengan ditetapkannya menjadi undang-undang, kebijakan perpajakan di dalamnya memperoleh dasar hukum yang tetap, antara lain:
- Penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan rencana 20% mulai 2022.
- Tambahan penurunan tarif 3% bagi perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% saham diperdagangkan di bursa dan memenuhi syarat tertentu.
- Pemajakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), termasuk PPN atas produk digital dari luar negeri.
- Perpanjangan jangka waktu sejumlah tindakan administrasi perpajakan selama masa pandemi.
Pengaruh pada perhitungan pajak 2020
Karena tarif 22% berlaku untuk tahun pajak 2020, perusahaan perlu menyesuaikan perhitungan PPh terutang dan pajak tangguhan. Angsuran PPh Pasal 25 juga dapat disesuaikan dengan tarif baru.
Saran praktis
- Hitung ulang pajak tangguhan di laporan keuangan dengan tarif yang berlaku saat perbedaan temporer diperkirakan terpulihkan.
- Bila perusahaan tercatat di bursa, uji persyaratan tarif lebih rendah secara berkala sepanjang tahun, bukan hanya di akhir tahun.
- Pelaku usaha digital lintas negara perlu memantau aturan pelaksana PMSE yang akan terbit.