Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#PPh 22#E-Commerce#UMKM#Regulasi

Marketplace Mulai Pungut PPh 22 Pedagang Online 1 Oktober 2026

Oleh Dipublikasikan: 2 menit baca

Setelah tertunda sejak PMK 37/2025 terbit, pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di marketplace resmi berjalan mulai 1 Oktober 2026. Penunjukan pemungut ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pajak tanggal 24 September 2026 [1][2].

Marketplace yang ditunjuk

  1. PT Shopee International Indonesia.
  2. PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli).
  3. PT Tokopedia.
  4. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) [1].

Tarif dan dasar pungutan

PPh 22 dipungut 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pemungutan dilakukan langsung melalui mekanisme transaksi di platform [1].

Pedagang kecil dapat dikecualikan

Pedagang orang pribadi dengan omzet setahun sampai Rp500 juta tidak dipungut, sepanjang menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace [1]. Tanpa surat pernyataan, platform dapat memungut sesuai ketentuan umum.

Bukan pajak baru

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini tidak menciptakan pajak baru. Yang diatur adalah mekanisme pemungutan atas kewajiban yang sudah ada, dengan melibatkan marketplace agar kepatuhan pedagang lebih mudah, tertib, dan pasti [1].

Kaitan dengan PPh final UMKM

Bagi pedagang yang menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, pungutan oleh marketplace pada dasarnya merupakan bagian dari pelunasan PPh atas omzet tersebut, sehingga bukti pungut perlu disimpan untuk diperhitungkan. Bagi pedagang dengan pembukuan dan tarif umum, pungutan ini menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.

Tantangan bagi pedagang

Pedagang yang berjualan di lebih dari satu marketplace perlu memantau total omzet secara mandiri, karena masing-masing platform hanya melihat transaksi di platformnya sendiri.

Saran praktis

  • Pastikan data NPWP atau NIK di akun toko sudah benar agar bukti pungut tercatat atas nama Anda.
  • Bila omzet di bawah Rp500 juta, segera sampaikan surat pernyataan melalui platform.
  • Gabungkan omzet dari seluruh kanal penjualan, baik marketplace, toko fisik, maupun media sosial, saat menghitung batas omzet dan kewajiban pajak.
  • Unduh dan arsipkan bukti pungut setiap bulan untuk keperluan SPT Tahunan.

Sumber

  1. Jawa Pos, DJP Sebut Pajak Marketplace Berlaku Mulai 1 Oktober 2026
  2. PMK Nomor 37 Tahun 2025

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.