PMK 96/2023 Perketat Impor Barang Kiriman dan Wajibkan Kemitraan Marketplace
Kementerian Keuangan mengundangkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman pada 18 September 2023 [1][2]. Semula berlaku 60 hari setelah diundangkan, pemberlakuannya kemudian dipercepat menjadi 17 Oktober 2023 atas arahan Presiden, menyusul kekhawatiran derasnya barang impor murah melalui platform daring [2].
Perubahan utama
1. Tarif bea masuk umum diperluas. Sebelumnya, tarif most favoured nation (MFN) atas barang kiriman hanya berlaku untuk tekstil dan produk tekstil, alas kaki, tas, dan buku. PMK 96/2023 menambahkan antara lain kosmetik, sepeda, jam tangan, serta besi dan baja [3]. Tujuannya menciptakan kesetaraan dengan produk dalam negeri dan melindungi UMKM.
2. Marketplace wajib bermitra dengan DJBC. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang memfasilitasi impor lebih dari 1.000 kiriman dalam satu tahun kalender wajib bermitra dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai [2].
3. PPMSE diperlakukan sebagai importir. Untuk transaksi melalui marketplace dalam negeri, PPMSE berperan sebagai importir, dengan konsekuensi kewajiban pemberitahuan pabean, tanggung jawab pembayaran, dan kepatuhan atas ketentuan pembatasan barang [4].
4. Aturan nilai pabean barang sampel. Nilai pabean atas barang kiriman berupa sampel ditetapkan secara berjenjang menggunakan metode-metode penilaian pabean, mulai dari nilai transaksi barang identik.
Dampak bagi pelaku usaha
- Penjual daring yang mengimpor stok lewat jalur barang kiriman akan menghadapi beban bea masuk yang lebih tinggi untuk kategori barang tertentu. Hitung ulang harga pokok dan margin.
- Importir rutin sebaiknya mempertimbangkan jalur impor umum dengan perizinan yang sesuai, yang biasanya lebih efisien untuk volume besar.
- Marketplace perlu memastikan data transaksi lengkap dan akurat karena akan menjadi dasar penghitungan bea dan pajak.
Saran praktis
Bila usaha Anda bergantung pada produk impor, buat daftar SKU berdasarkan kategori barang dan pos tarifnya, lalu simulasikan total biaya impor (bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 impor). Simpan invoice dan bukti pembayaran yang mencerminkan nilai transaksi sebenarnya, karena praktik undervaluasi menjadi salah satu fokus pengawasan.