PP 35/2023 Terbit, Pajak Hiburan dan PBJT Bersiap Berlaku di Daerah

Pemerintah menetapkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 16 Juni 2023 ^[1]. PP ini menjadi aturan pelaksana UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) ^[2], dan mengatur tata cara pemungutan pajak daerah mulai pendaftaran, penetapan, pembayaran, pemeriksaan, hingga keberatan.

PBJT menggantikan lima pajak daerah

Di bawah UU HKPD, lima pajak kabupaten/kota berbasis konsumsi digabung menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan. Objek PBJT meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan ^[2].

Ketentuan pentingnya:

• Tarif PBJT umum paling tinggi 10%.
• Khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.
• Pemerintah daerah wajib menyesuaikan perda pajak daerahnya paling lambat dua tahun sejak UU HKPD berlaku, yaitu 5 Januari 2024.

Mengapa relevan bagi Bali?

Pariwisata Bali bertumpu pada hotel, restoran, beach club, bar, dan spa, sehingga pengaturan PBJT berdampak langsung pada harga jual. Kabupaten Badung, misalnya, menetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa sebesar 40%, naik dari sebelumnya 15% ^[3]. Kenaikan ini memicu keberatan pelaku usaha, khususnya spa, yang menilai layanannya lebih dekat ke kesehatan dan kebugaran daripada hiburan ^[4].

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

1. Klasifikasi layanan. Pastikan setiap lini usaha (restoran, bar, spa, hiburan) tercatat sesuai objek PBJT yang tepat, karena tarifnya bisa sangat berbeda.
2. Penyesuaian harga dan sistem kasir. Tarif baru perlu tercermin di sistem POS dan tagihan sejak perda berlaku.
3. Pantau perda kabupaten/kota. Tarif final ditentukan oleh perda masing-masing daerah dalam rentang UU HKPD.
4. Pertimbangkan insentif daerah. UU HKPD memungkinkan kepala daerah memberikan pengurangan atau keringanan pajak; ajukan bila memenuhi syarat.

Bagi usaha dengan beberapa outlet di kabupaten berbeda, misalnya Badung, Denpasar, dan Gianyar, susun matriks tarif per lokasi agar pelaporan bulanan tidak keliru.

Sumber

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
3. CNBC Indonesia, Pajak Hiburan Naik, Bali Makin Kalah Saing dengan Thailand
4. Kontan, MK Kabulkan Gugatan, Jasa Spa Keluar dari Kategori Hiburan