8 artikel tentang PPh 22, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
From 1 October 2026 four designated marketplaces collect 0.5% PPh 22 from domestic merchants under PMK 37/2025. Learn who is covered, the Rp500 million declaration and how the tax is credited.
3 menit baca
Pengrajin dan pelaku usaha kreatif Bali yang berjualan lewat marketplace kini bersinggungan dengan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Pelaku dengan omzet sampai Rp500 juta dapat mengajukan surat pernyataan.
2 menit baca
Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tanggal 24 September 2026, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada mulai memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026, sesuai PMK 37/2025.
2 menit baca
Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 yang semula disebut mulai Februari 2026 ditunda. Menkeu Purbaya mengaitkannya dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6%.
2 menit baca
PMK 37/2025 berlaku 14 Juli 2025. Marketplace yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri. Pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta dapat menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipungut.
2 menit baca
Mulai 1 Februari 2021, pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana dibatasi sampai distributor tingkat II. Atas token listrik dan voucer, PPN hanya dikenakan pada komisi atau jasa pemasarannya.
2 menit baca
PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
2 menit baca
Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan rumah dan apartemen sangat mewah dipangkas dari 5% menjadi 1%, dengan batas harga yang dinaikkan menjadi Rp30 miliar.
1 menit baca
