Coretax DJP Resmi Berlaku 1 Januari 2025, Ini yang Berubah bagi Wajib Pajak
Mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoperasikan Coretax DJP, sistem inti administrasi perpajakan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 [1]. Seluruh layanan utama, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pembuatan faktur dan bukti potong, hingga pelaporan SPT, kini dipusatkan di satu portal: coretaxdjp.pajak.go.id [4].
Dasar hukum: PMK 81/2024
Landasan operasional Coretax adalah PMK 81 Tahun 2024 yang diundangkan 18 Oktober 2024. Peraturan ini terdiri dari 484 pasal, menyatukan ketentuan pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengembalian kelebihan pembayaran, dan sekaligus mencabut 42 peraturan sebelumnya [2].
Apa yang berubah dalam praktik?
- Satu portal untuk semua layanan. Aplikasi lama seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, e-Filing, dan e-Form digantikan oleh Portal Wajib Pajak Coretax [4].
- Aktivasi akun wajib. Setiap wajib pajak perlu mengaktifkan akun Coretax serta kode otorisasi atau sertifikat elektronik agar dapat menandatangani faktur, bukti potong, dan SPT [4].
- Struktur SPT Masa PPN baru. Mulai masa pajak Januari 2025 terdapat empat jenis SPT Masa PPN yang disesuaikan dengan profil pengusaha kena pajak [3].
- Data terintegrasi. NIK berfungsi sebagai NPWP orang pribadi, dan data faktur maupun bukti potong otomatis terhubung ke SPT penerima.
Masa penyesuaian
Seperti umumnya migrasi sistem berskala nasional, minggu-minggu pertama penggunaan Coretax diwarnai antrean akses dan berbagai kendala teknis. Pelaku usaha sebaiknya tidak menunda pekerjaan administrasi hingga mendekati tenggat, karena waktu proses di sistem baru bisa lebih lama dari biasanya.
Saran praktis
- Aktifkan akun Coretax untuk diri sendiri dan, bagi badan, tetapkan penanggung jawab (PIC) serta peran pengguna sejak awal.
- Pastikan data alamat, KLU, dan anggota keluarga di profil wajib pajak sudah benar.
- Uji pembuatan faktur dan bukti potong lebih awal di bulan berjalan, jangan menunggu akhir bulan.
- Simpan bukti setiap kendala sistem (tangkapan layar dan waktu kejadian) sebagai dokumentasi bila kelak diperlukan untuk relaksasi sanksi.