PMK 168/2023, Petunjuk Teknis Pemotongan PPh 21 dengan TER

Dua hari setelah PP 58/2023 terbit, Kementerian Keuangan mengundangkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi ^[1]. PMK ini menggantikan PMK 252/PMK.03/2008 dan berlaku mulai 1 Januari 2024 ^[2].

Ketentuan penting per kelompok penerima

Pegawai tetap. Dipotong dengan TER bulanan pada masa pajak selain masa terakhir. Pada masa pajak terakhir, dihitung ulang dengan tarif Pasal 17. Bagi pegawai yang mulai atau berhenti bekerja di tengah tahun, penghitungan dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja ^[2].

Pegawai tidak tetap. Menggunakan TER harian bila rata-rata penghasilan harian sampai Rp2.500.000. Di atas batas itu, PPh dihitung dengan tarif Pasal 17 atas 50% penghasilan bruto. Bila dibayar bulanan, digunakan TER bulanan ^[2].

Bukan pegawai (misalnya tenaga ahli, konsultan, agen). PPh 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 atas 50% dari penghasilan bruto. Pembedaan antara penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan dihapus, sehingga perhitungan per masa menjadi lebih sederhana ^[2].

Ketentuan lain juga mengatur anggota dewan komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap, peserta kegiatan, peserta program pensiun, serta mantan pegawai.

Perubahan penting lainnya

• Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja kini dapat dikurangkan saat pemotongan, tidak lagi hanya di SPT Tahunan ^[2].
• Kelebihan potong wajib dikembalikan oleh pemberi kerja kepada pegawai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir ^[2].

Saran praktis

1. Klasifikasikan ulang penerima penghasilan. Pastikan setiap orang tercatat sebagai pegawai tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai, karena metode penghitungannya berbeda.
2. Tinjau kontrak tenaga ahli dan freelancer. Sesuaikan pemotongan dengan skema 50% x tarif Pasal 17 per masa.
3. Siapkan mekanisme pengembalian kelebihan potong pada akhir tahun, termasuk pencatatan akuntansinya.
4. Kumpulkan bukti zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja agar dapat diperhitungkan.

Sumber

1. PMK Nomor 168 Tahun 2023
2. Pajakku, Ketentuan Pemotongan Tarif Efektif PPh 21 dalam PMK 168/2023