PMK 108/2025, Data E-Wallet dan Kripto Masuk Radar DJP
Pemerintah memperbarui petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui PMK Nomor 108 Tahun 2025. Aturan ini berlaku 1 Januari 2026 dan mencabut PMK 70/PMK.03/2017 [1][3].
Latar belakang
Indonesia berkomitmen menerapkan perubahan Common Reporting Standard (CRS) yang diperbarui OECD serta Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Kedua standar ini memperluas jenis lembaga dan produk keuangan yang wajib dilaporkan untuk pertukaran informasi antarnegara [1].
Siapa yang kini wajib melapor
Penyedia jasa pembayaran dan uang elektronik. Penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun lembaga selain bank, dikategorikan sebagai lembaga keuangan apabila mengelola produk uang elektronik tertentu atau mata uang digital bank sentral. Artinya, data rekening e-wallet tertentu dapat menjadi bagian dari informasi yang dilaporkan kepada DJP [1].
Penyedia jasa aset kripto. Melalui CARF, DJP memperoleh dasar hukum untuk meminta data transaksi dan saldo yang dikelola pedagang atau penyedia jasa aset kripto pelapor [2].
Linimasa
Pengumpulan data dilakukan sejak 2026, sedangkan pertukaran data secara otomatis dengan negara mitra untuk data tahun 2026 direncanakan berlangsung pada 2027 [1].
Dampak bagi wajib pajak
Data saldo e-wallet dan kepemilikan kripto yang selama ini relatif sulit dijangkau kini dapat dicocokkan dengan SPT Tahunan. Ketidaksesuaian antara harta yang dilaporkan dan data pihak ketiga berpotensi memicu SP2DK.
Hubungan dengan pengawasan
Data dari lembaga keuangan dan penyedia jasa kripto tidak otomatis menjadi ketetapan pajak. Data tersebut digunakan sebagai bahan pengujian kepatuhan, misalnya dibandingkan dengan harta dan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Karena itu, kunci utamanya adalah konsistensi antara SPT dan data yang dimiliki pihak ketiga. Wajib pajak yang selama ini belum melaporkan aset digitalnya masih dapat membetulkan SPT sebelum menerima permintaan penjelasan dari DJP.
Saran praktis
- Laporkan aset kripto dan saldo uang elektronik yang material dalam daftar harta SPT Tahunan dengan nilai yang wajar.
- Simpan riwayat transaksi kripto, termasuk harga perolehan, untuk mendukung perhitungan dan klarifikasi.
- Lembaga keuangan dan pedagang kripto perlu memastikan prosedur identifikasi rekening (self-certification) sudah sesuai ketentuan baru.