PMK 11/2025 Seragamkan DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu
Setelah PMK 131/2024 mengatur DPP 11/12 untuk penyerahan umum, masih ada pekerjaan rumah: puluhan jenis transaksi yang selama ini memakai DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu diatur dalam berbagai peraturan terpisah. Pemerintah menjawabnya melalui PMK 11 Tahun 2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku 4 Februari 2025 [1][3].
Tujuan
PMK ini diterbitkan agar kenaikan tarif PPN menjadi 12% tidak berimbas pada barang dan jasa yang bukan kategori mewah, termasuk transaksi yang memakai skema khusus. Ketentuan yang sebelumnya tersebar kini dihimpun dalam satu peraturan sehingga lebih mudah dirujuk [2].
Rumus baru
PMK 11/2025 menggunakan dua pola rumus [3]:
- DPP nilai lain: 12% x 11/12 x DPP nilai lain.
- Besaran tertentu: persentase tertentu x 12% x 11/12 x DPP.
Dengan rumus tersebut, besaran PPN yang dibayar tetap setara dengan perhitungan saat tarif umum 11%, sehingga tidak ada kenaikan beban bagi konsumen pada transaksi-transaksi tersebut. Rumus DPP nilai lain 11/12 ini diperlakukan berlaku sejak 1 Januari 2025, sehingga penyerahan dari 1 Januari sampai sebelum 4 Februari 2025 dihitung dengan ketentuan yang sama [3].
Transaksi yang tercakup
Ruang lingkupnya antara lain penyerahan dengan DPP nilai lain yang selama ini lazim dipakai (misalnya pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, atau penyerahan tertentu oleh pedagang perantara) serta transaksi dengan PPN besaran tertentu. PMK ini juga memuat penyesuaian penghitungan PPN atas transaksi aset kripto [2].
Saran praktis
- Inventarisasi transaksi di perusahaan Anda yang memakai DPP nilai lain atau besaran tertentu, lalu cocokkan dengan rumus PMK 11/2025.
- Perbarui parameter sistem faktur agar mencantumkan faktor 11/12 secara konsisten.
- Bila ragu apakah suatu transaksi masuk kategori nilai lain, rujuk langsung teks PMK di JDIH Kemenkeu dan dokumentasikan dasar perlakuannya.