PMK 60/2025, PPN DTP Rumah Kembali 100% hingga Akhir 2025
Berdasarkan PMK 13/2025, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah semestinya turun menjadi 50% untuk penyerahan Juli sampai Desember 2025. Pemerintah kemudian mengubah rencana tersebut melalui PMK 60 Tahun 2025 yang ditetapkan 15 Agustus 2025 dan berlaku sejak diundangkan 25 Agustus 2025 [1][2].
Isi pokok
- PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun untuk periode 1 Juli sampai 31 Desember 2025 [2]. Penyerahan dibuktikan dengan akta jual beli (AJB) atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) lunas yang ditandatangani dalam periode tersebut, disertai berita acara serah terima rumah siap huni.
- Diberikan atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar, dengan harga jual unit paling tinggi Rp5 miliar [2].
- Syarat lain tetap mengikuti pola PMK 13/2025: unit baru, siap huni, dan satu unit per orang [3].
Bagaimana dengan penyerahan Juli sampai Agustus?
Karena PMK 60/2025 menjangkau penyerahan sejak 1 Juli 2025, transaksi pada Juli hingga sebelum PMK berlaku yang sebelumnya diperlakukan dengan DTP 50% perlu disesuaikan agar memperoleh DTP 100%. Pengembang perlu memeriksa faktur yang telah diterbitkan untuk periode tersebut dan menyesuaikannya dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam PMK 60/2025.
Contoh dampak
Untuk rumah seharga Rp2 miliar, PPN terutang adalah 12% x 11/12 x Rp2 miliar = Rp220 juta. Dengan DTP 50%, pembeli masih menanggung Rp110 juta; dengan DTP 100%, seluruhnya ditanggung pemerintah.
Saran praktis
- Pembeli yang serah terimanya terjadi Juli sampai Desember 2025: konfirmasikan kepada pengembang bahwa perhitungan PPN sudah menggunakan DTP 100%.
- Pengembang: tinjau faktur Juli sampai Agustus 2025, siapkan pembetulan bila perlu, dan pastikan pelaporan realisasi DTP lengkap.
- Serah terima setelah 31 Desember 2025 tidak otomatis memperoleh insentif. Periksa aturan tahun anggaran berikutnya.