5 artikel tentang Pajak Internasional, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PER-6/PJ/2026 berlaku 4 Mei 2026 dan mengatur teknis pemberitahuan, pelaporan SPT GloBE, DMTT, UTPR, serta GloBE Information Return bagi grup multinasional sebagai pelaksanaan PMK 136/2024.
2 menit baca
Menjelang 2026, pemerintah menyiapkan perluasan AEOI ke uang elektronik dan CBDC, revisi bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai, UTPR pajak minimum global, Coretax penuh, dan pemungutan PPh 22 marketplace.
2 menit baca
BUT adalah bentuk usaha yang dipakai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia, sehingga penghasilannya dikenai pajak seperti wajib pajak dalam negeri, ditambah pajak atas laba setelah pajak.
1 menit baca
Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajaran (arm's length) menuntut harga setara dengan transaksi antarpihak independen, dan diatur dalam PMK 172/2023.
1 menit baca
PMK 136/2024 menerapkan pajak minimum global 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, melalui mekanisme IIR dan DMTT mulai tahun pajak 2025 serta UTPR mulai 2026.
2 menit baca
