PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 100% Sepanjang 2026
Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah kembali diperpanjang. Melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025 yang ditetapkan 18 Desember 2025 dan diundangkan 31 Desember 2025, pemerintah menanggung PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun untuk masa pajak Januari sampai Desember 2026 [1][3].
Besaran insentif
- PPN DTP sebesar 100% dari PPN terutang atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar.
- Berlaku untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
- Atas bagian harga jual di atas Rp2 miliar, PPN tetap terutang sesuai ketentuan umum [1][2].
Sebagai ilustrasi, untuk rumah seharga Rp3 miliar, PPN atas Rp2 miliar pertama ditanggung pemerintah, sedangkan PPN atas sisa Rp1 miliar tetap dibayar pembeli.
Syarat yang perlu diperhatikan
- Rumah merupakan unit baru yang siap huni dan diserahkan dalam periode insentif.
- Pembeli yang pernah memanfaatkan insentif serupa sebelumnya tetap dapat membeli rumah lain pada 2026.
- Transaksi atas unit yang sudah dibeli sebelum 1 Januari 2026 lalu dibatalkan tidak dapat memanfaatkan insentif untuk unit yang sama [1].
Bagaimana dampaknya bagi pembeli
Insentif ini dapat menghemat biaya pembelian secara signifikan, terutama untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar, karena seluruh PPN-nya ditanggung pemerintah. Untuk rumah di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, manfaatnya tetap ada tetapi hanya atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar. Rumah dengan harga jual di atas Rp5 miliar tidak mendapat fasilitas sama sekali, sehingga negosiasi harga di sekitar batas tersebut perlu dicermati.
Kewajiban pengembang
Pengembang sebagai PKP tetap wajib menerbitkan faktur pajak dan melaporkan penyerahan dalam SPT Masa PPN, serta memenuhi kewajiban administrasi realisasi PPN DTP sesuai PMK [3].
Saran praktis
- Bagi pembeli, pastikan unit benar-benar siap huni dan jadwal serah terima (BAST) jatuh pada 2026.
- Periksa rincian harga dalam PPJB agar bagian yang mendapat fasilitas dihitung dengan benar.
- Bagi pengembang, rapikan data pembeli dan dokumen serah terima, karena realisasi insentif diuji berdasarkan dokumen tersebut.