UU Bea Meterai Baru, Tarif Tunggal Rp10.000 Mulai 2021
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan UU Bea Meterai tahun 1985. Perubahan paling terasa adalah tarif tunggal Rp10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021 [1].
Pokok perubahan
- Tarif tunggal Rp10.000, menggantikan dua tarif Rp3.000 dan Rp6.000.
- Batas nominal dokumen yang terutang bea meterai untuk dokumen yang menyebutkan uang naik menjadi lebih dari Rp5 juta (sebelumnya dokumen bernilai di atas Rp250.000 sudah terutang bea meterai) [2][3].
- Dokumen elektronik kini secara tegas menjadi objek bea meterai, sehingga dikenal meterai elektronik.
Dokumen yang terutang
Antara lain surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT, surat berharga, dokumen transaksi efek, dokumen lelang, serta dokumen yang menyatakan penerimaan uang lebih dari Rp5 juta.
Masa transisi
Meterai tempel Rp3.000 dan Rp6.000 yang sudah dicetak masih dapat digunakan sampai batas waktu tertentu dengan nilai total paling sedikit Rp9.000.
Dampak bagi dunia usaha
Bisnis yang banyak menerbitkan kuitansi kecil justru diuntungkan karena batas nominal naik. Sebaliknya, kontrak dan dokumen bernilai besar membayar bea meterai lebih tinggi. Perusahaan dengan transaksi digital perlu menyiapkan proses meterai elektronik untuk kontrak yang ditandatangani secara daring.