Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi Versi UU HPP Mulai Berlaku Tahun Pajak 2022
Perubahan Undang-Undang PPh dalam UU HPP mulai berlaku untuk tahun pajak 2022 [1][2]. Bagi karyawan dan pemberi kerja, dampaknya langsung terasa pada penghitungan PPh Pasal 21 sejak masa Januari 2022.
Lapisan tarif yang berlaku
| Penghasilan kena pajak setahun | Tarif |
|---|---|
| Sampai Rp60 juta | 5% |
| Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta | 15% |
| Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | 25% |
| Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar | 30% |
| Di atas Rp5 miliar | 35% |
Batas lapisan pertama naik dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta, sehingga sebagian besar pegawai berpenghasilan menengah menanggung pajak sedikit lebih ringan. Sebaliknya, lapisan baru 35% menyasar wajib pajak berpenghasilan sangat tinggi [1].
Penghasilan 2021 tetap pakai aturan lama
DJP mengingatkan bahwa penghitungan PPh atas penghasilan tahun pajak 2021, termasuk SPT Tahunan 2021 yang dilaporkan pada 2022, masih menggunakan lapisan tarif lama [3]. Jangan mencampur dua ketentuan ini saat menyusun SPT.
Tarif PPh badan tetap 22%
UU HPP juga menetapkan tarif PPh badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022, sekaligus membatalkan rencana penurunan menjadi 20% yang sebelumnya diatur dalam UU 2/2020 [1].
Natura menjadi objek pajak
UU HPP mengubah perlakuan imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan: pada prinsipnya dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan menjadi penghasilan bagi penerima. Ketentuan pelaksanaannya diatur kemudian melalui peraturan pemerintah [1].
Saran praktis
Pastikan aplikasi penggajian sudah memakai lapisan tarif baru sejak masa Januari 2022. Karyawan dengan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja sebaiknya menghitung ulang PPh terutang setahun agar tidak kaget dengan kurang bayar di SPT Tahunan. Perusahaan juga perlu mendata fasilitas natura yang diberikan kepada pegawai sebagai persiapan pemberlakuan aturan teknisnya.