UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Perubahan di Klaster Perpajakan
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Undang-undang ini memuat klaster perpajakan yang mengubah tiga undang-undang sekaligus: UU PPh, UU PPN, dan UU KUP [1].
Perubahan di bidang PPh
- Dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Dividen luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan di Indonesia.
- Subjek pajak orang pribadi ditentukan dengan pendekatan teritorial untuk WNA tertentu yang menjadi subjek pajak dalam negeri.
Perubahan di bidang PPN
- Penyerahan batu bara menjadi penyerahan barang kena pajak.
- Ketentuan pengkreditan pajak masukan dilonggarkan, termasuk pajak masukan sebelum pengukuhan PKP.
Perubahan di bidang KUP
- Sanksi bunga tidak lagi tetap 2% per bulan, tetapi mengacu pada suku bunga acuan ditambah persentase tertentu, dibagi 12.
- Sanksi atas pembetulan dan pengungkapan ketidakbenaran disesuaikan sehingga lebih proporsional.
Langkah berikutnya
Ketentuan teknis akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Wajib pajak yang menerima dividen sebaiknya mulai mendokumentasikan rencana investasi kembali, karena syarat dan bentuk investasinya akan menjadi kunci untuk memperoleh pembebasan.