PMK 92/2019, PPh 22 Hunian Sangat Mewah Turun Menjadi 1%
Menteri Keuangan menerbitkan PMK 92/PMK.03/2019 yang mengubah untuk kedua kalinya PMK 253/PMK.03/2008 tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Aturan ini berlaku sejak 19 Juni 2019 [1][2].
Apa yang berubah?
Perubahan terbesar ada pada properti hunian:
- Tarif PPh Pasal 22 turun dari 5% menjadi 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- Batas harga dinaikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp30 miliar.
- Rumah beserta tanahnya tergolong sangat mewah bila harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 400 m².
- Apartemen, kondominium, dan sejenisnya tergolong sangat mewah bila harganya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 m² [2].
Batas Rp30 miliar ini sejalan dengan perubahan kriteria PPnBM hunian mewah yang terbit pada bulan yang sama, sehingga definisi "mewah" untuk PPh dan PPnBM menjadi lebih seragam.
Mengapa diturunkan?
Pemerintah ingin menggairahkan pasar properti kelas atas yang lesu. Dengan beban pajak di muka yang lebih ringan, pengembang berharap penjualan unit premium kembali bergerak.
Siapa yang memungut?
PPh Pasal 22 ini dipungut oleh badan usaha penjual barang sangat mewah, misalnya pengembang, dari pembeli. Pajak yang dipungut merupakan pembayaran di muka bagi pembeli dan dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.
Saran praktis
- Bagi pembeli, simpan bukti pungut PPh 22 karena nilainya mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan.
- Perhatikan kriteria luas bangunan. Properti di bawah Rp30 miliar tetap bisa masuk kategori sangat mewah bila luasnya melewati batas.
- Pastikan sumber dana pembelian properti bernilai besar sudah tercatat dalam SPT, termasuk daftar harta, agar tidak menimbulkan pertanyaan saat pemeriksaan.