Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#PPh 21#TER#Payroll#Regulasi

PP 58/2023 Perkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 Mulai 2024

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi pada 27 Desember 2023 [1][2]. PP ini berlaku 1 Januari 2024 dan memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER).

Apa itu TER?

TER adalah tarif yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Pemberi kerja tidak lagi perlu menghitung biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan penghasilan kena pajak setiap bulan. Rumusnya cukup: penghasilan bruto bulanan x TER [2].

Ada dua jenis TER [2]:

TER bulanan untuk pegawai tetap, pensiunan, dan penerima penghasilan bulanan lainnya. Tarifnya berkisar 0% hingga 34% dan dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan status PTKP:

  • Kategori A: TK/0, TK/1, K/0
  • Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, K/2
  • Kategori C: K/3

TER harian untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, atau borongan:

  • 0% untuk penghasilan bruto harian sampai Rp450.000.
  • 0,5% untuk penghasilan bruto harian di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000.

Masa pajak terakhir tetap memakai tarif Pasal 17

Untuk pegawai tetap, TER digunakan pada masa Januari sampai November (atau masa sebelum masa pajak terakhir). Pada masa pajak terakhir, umumnya Desember, PPh 21 dihitung ulang setahun dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, lalu dikurangi PPh yang sudah dipotong [2].

Apakah pajak bertambah?

Tidak. DJP menegaskan TER hanya menyederhanakan pemotongan bulanan, bukan menambah beban pajak setahun [2]. Namun pola pemotongan dapat berubah: potongan bulanan bisa sedikit berbeda dari sebelumnya, dan selisihnya diselesaikan pada masa Desember. Pegawai dengan bonus besar di pertengahan tahun mungkin melihat potongan bulan itu lebih tinggi, lalu potongan Desember lebih rendah.

Saran praktis

  1. Perbarui sistem payroll dengan tabel TER sebelum penggajian Januari 2024.
  2. Pastikan status PTKP setiap pegawai per 1 Januari sudah benar, karena menentukan kategori TER.
  3. Komunikasikan perubahan pola potongan kepada pegawai agar tidak menimbulkan kebingungan.
  4. Siapkan rekonsiliasi akhir tahun di masa Desember dengan cermat.

Sumber

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023
  2. DJP, Mengulik PP 58/2023, TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Simpel

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.