PMK 120/2023, PPN Rumah hingga Rp5 Miliar Ditanggung Pemerintah
Pemerintah memberlakukan PMK Nomor 120 Tahun 2023 pada 21 November 2023, yang memberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun [1][2]. Insentif ini menjadi stimulus bagi sektor properti menjelang akhir tahun.
Syarat utama
- Harga jual maksimal Rp5 miliar.
- PPN DTP dihitung atas dasar pengenaan pajak (DPP) paling tinggi Rp2 miliar. Bila harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, selisih di atas Rp2 miliar tetap terutang PPN normal.
- Rumah merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
- Penyerahan dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) dan BAST didaftarkan dalam aplikasi Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya.
- Insentif hanya untuk satu unit per orang pribadi dan rumah tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.
- Dapat dimanfaatkan oleh WNI yang memiliki NIK atau NPWP, serta WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan kepemilikan rumah oleh orang asing [2].
Besaran insentif
Untuk penyerahan pada 1 November hingga 31 Desember 2023, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100% dari PPN terutang atas DPP sampai Rp2 miliar [2]. Pemerintah juga menyampaikan rencana kelanjutan pada 2024 dengan skema bertahap, yang kemudian diatur dalam PMK tersendiri [3].
Contoh sederhana
Rumah baru siap huni dengan harga Rp3 miliar, BAST Desember 2023. PPN atas DPP Rp2 miliar ditanggung pemerintah. Pembeli tetap membayar PPN atas sisa DPP Rp1 miliar.
Saran praktis
Bagi pembeli: pastikan unit benar-benar siap huni dan BAST terbit dalam periode insentif. Rumah inden yang serah terimanya melewati masa insentif tidak otomatis mendapat fasilitas. Periksa pula bahwa Anda belum pernah memanfaatkan insentif yang sama.
Bagi pengembang: sinkronkan jadwal serah terima dengan periode insentif, daftarkan BAST tepat waktu di Sikumbang, dan buat faktur pajak dengan keterangan PPN DTP. Kelalaian administrasi dapat membuat PPN DTP ditagih kembali kepada pengembang.