Pemerintah Cabut PMK 210/2018, Aturan Pajak E-Commerce Batal Berlaku
Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Pencabutan dilakukan melalui PMK 31/PMK.010/2019, hanya beberapa hari sebelum aturan tersebut dijadwalkan berlaku pada 1 April 2019 [1].
Apa isi PMK 210/2018?
PMK 210/2018 mewajibkan penyedia platform marketplace untuk memiliki NPWP, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas jasa penyediaan platform. Pedagang yang berjualan di marketplace juga diminta memberitahukan NPWP kepada penyedia platform, atau NIK bila belum memiliki NPWP.
Aturan itu menuai kekhawatiran dari pelaku usaha. Banyak pedagang kecil khawatir kewajiban administrasi akan mendorong mereka pindah ke media sosial yang saat itu belum tersentuh aturan serupa, sehingga terjadi perlakuan yang tidak setara antarkanal penjualan.
Alasan pencabutan
Pemerintah menyatakan pencabutan dilakukan untuk memberi waktu koordinasi dan sosialisasi yang lebih matang, sekaligus menunggu hasil survei dan pemetaan ekosistem e-commerce secara menyeluruh. Dengan dicabutnya PMK 210/2018, tidak ada kewajiban baru yang khusus bagi pedagang online [1].
Apa yang tetap berlaku?
Pencabutan ini tidak berarti penghasilan dari jualan online bebas pajak. Pedagang online tetap tunduk pada ketentuan umum:
- Penghasilan dari usaha tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan.
- Pelaku UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun dapat memakai tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP 23/2018.
- Pengusaha yang omzetnya melebihi batas pengusaha kecil wajib dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN.
Saran untuk pedagang online
Rapikan pencatatan omzet per bulan sejak sekarang. Kebijakan perpajakan untuk perdagangan digital hampir pasti akan kembali diatur, dan pedagang yang datanya tertib akan jauh lebih mudah beradaptasi ketika aturan baru terbit.