PMK 28/2026 Rombak Aturan Restitusi Dipercepat
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 28 Tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yang berlaku mulai 1 Mei 2026. Aturan ini menggantikan rangkaian ketentuan restitusi dipercepat sebelumnya, yaitu PMK 39/2018 beserta perubahannya [1][3].
Prinsip restitusi dipercepat
Restitusi dipercepat memungkinkan kelebihan bayar dikembalikan melalui penelitian, bukan pemeriksaan penuh. DJP tetap berwenang melakukan pemeriksaan di kemudian hari, sehingga restitusi dipercepat bukan berarti bebas dari pengujian [1].
Tiga kelompok penerima
- Wajib pajak kriteria tertentu, yaitu wajib pajak dengan indikator kepatuhan formal yang baik. Syaratnya antara lain menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.
- Wajib pajak persyaratan tertentu, dengan batasan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar tertentu.
- PKP berisiko rendah, misalnya eksportir tertentu dan PKP yang bertransaksi dengan pemungut PPN [1][2].
Jangka waktu penyelesaian
Untuk PPh, keputusan pengembalian pendahuluan diterbitkan paling lama tiga bulan, sedangkan untuk PPN paling lama satu bulan sejak permohonan diterima lengkap [2].
Perbedaan dengan restitusi biasa
Pada restitusi biasa, permohonan pengembalian lebih bayar diselesaikan melalui pemeriksaan yang dapat memakan waktu jauh lebih lama. Restitusi dipercepat memangkas waktu tersebut secara signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap arus kas, terutama bagi eksportir yang secara struktural sering mengalami lebih bayar PPN.
Status bisa dicabut
PMK ini juga mempertegas mekanisme evaluasi. Status wajib pajak kriteria tertentu dapat dicabut bila syaratnya tidak lagi terpenuhi, sehingga kepatuhan perlu dijaga secara konsisten, bukan hanya saat mengajukan permohonan [1].
Saran praktis
- Bagi eksportir dan PKP yang rutin lebih bayar, evaluasi kategori mana yang paling sesuai sebelum mengajukan permohonan.
- Pastikan tidak ada tunggakan dan seluruh SPT disampaikan tepat waktu, karena keduanya menjadi syarat dasar.
- Dokumentasikan pajak masukan dengan rapi. Restitusi dipercepat masih dapat diikuti pemeriksaan, dan koreksi atas restitusi yang sudah dicairkan dapat menimbulkan sanksi.