Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#UU Cipta Kerja#PPh#PPN#Regulasi

PP 9/2021, Aturan Pelaksana Perpajakan UU Cipta Kerja

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 1 menit baca

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha, sebagai aturan pelaksana klaster perpajakan UU Cipta Kerja [1].

Poin penting

PPh atas bunga obligasi. Tarif PPh atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi 10%, atau tarif lebih rendah sesuai P3B, untuk mendorong investasi di pasar obligasi domestik. Tarif 10% ini berlaku efektif sejak 2 Agustus 2021 berdasarkan PP 91/2021.

Pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan atas perolehan sebelum PKP dikukuhkan dapat dikreditkan dengan deemed input tax sebesar 80% dari pajak keluaran sebagaimana diatur Pasal 65 PMK 18/2021 [2], memberikan kepastian bagi pengusaha yang baru dikukuhkan.

Penyerahan tertentu. Penyerahan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal tidak lagi dianggap penyerahan dalam kondisi tertentu.

Sanksi administrasi. Ketentuan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan mulai diterapkan secara operasional.

Siapa yang perlu memperhatikan?

  • Perusahaan yang baru dikukuhkan sebagai PKP.
  • Investor asing di pasar obligasi.
  • Grup usaha yang melakukan restrukturisasi melalui inbreng aset.

Aturan teknis lebih lanjut akan dijabarkan dalam peraturan menteri keuangan. Perusahaan sebaiknya memetakan transaksi yang terdampak sejak sekarang.

Sumber

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
  2. DDTCNews, Nilai Riil PM Sebelum PKP Kurang dari 80% PK, Ini Kata Ditjen Pajak

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.