PER-6/PJ/2026, Teknis Pelaporan Pajak Minimum Global
DJP menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak PER-6/PJ/2026 yang mulai berlaku 4 Mei 2026. Aturan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan PMK 136/2024 tentang pajak minimum global (GloBE) [1].
Siapa yang terdampak
Ketentuan ini ditujukan bagi entitas konstituen di Indonesia yang menjadi bagian dari grup perusahaan multinasional yang masuk cakupan aturan pajak minimum global berdasarkan PMK 136/2024 [1].
Pokok pengaturan
Pemutakhiran status. Entitas yang termasuk cakupan GloBE melakukan perubahan data status melalui portal wajib pajak paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya tahun pajak GloBE pertama [1].
Tiga jenis SPT Tahunan. PER-6 mengatur SPT Tahunan khusus untuk pajak tambahan berdasarkan GloBE, Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), dan Undertaxed Payment Rule (UTPR). SPT disampaikan secara elektronik paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE, dengan kemungkinan perpanjangan 2 bulan untuk tahun pertama [1].
GloBE Information Return (GIR). GIR disampaikan dalam format XML paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun pajak, atau 18 bulan untuk tahun pertama. Entitas yang tidak menyampaikan GIR sendiri karena sudah disampaikan entitas lain dalam grup wajib menyampaikan notifikasi dalam jangka waktu yang sama [1].
Pembayaran. Pajak tambahan disetor menggunakan kode akun pajak 411618 dengan kode jenis setoran yang berbeda untuk IIR, DMTT, dan UTPR [1].
Pengawasan. DJP dapat melakukan kunjungan, permintaan dokumen, dan pemeriksaan kepatuhan atas kewajiban GloBE [1].
Kaitannya dengan aturan sebelumnya
PMK 136/2024 telah mengatur substansi pajak minimum global. PER-6/PJ/2026 melengkapinya dengan aspek administrasi, yaitu kapan, dalam bentuk apa, dan melalui kanal mana kewajiban tersebut dipenuhi.
Mengapa penting
Dengan UTPR yang berlaku mulai 2026, beban kepatuhan grup multinasional bertambah signifikan. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan tarif pajak efektif per yurisdiksi sering tersebar di berbagai entitas dan sistem akuntansi.
Saran praktis
- Petakan seluruh entitas grup dan tentukan entitas yang akan menyampaikan GIR.
- Siapkan kalender kepatuhan berdasarkan tenggat 4, 9, 15, dan 18 bulan.
- Koordinasikan dengan kantor pusat grup agar data GloBE konsisten dengan data yang dilaporkan di yurisdiksi lain.