PP 12/2023, Tax Holiday hingga 30 Tahun bagi Investor di IKN

Pemerintah menetapkan PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara pada 6 Maret 2023 ^[1]. Regulasi ini menjadi dasar paket insentif fiskal yang lebih agresif dibanding fasilitas yang berlaku di wilayah lain.

Sembilan insentif PPh

Secara garis besar, terdapat sembilan fasilitas PPh yang disiapkan bagi pelaku usaha di IKN ^[2]:

1. Tax holiday pengurangan PPh badan 100% untuk penanaman modal minimal Rp10 miliar, dengan jangka waktu 10 sampai 30 tahun tergantung bidang usahanya.
2. Fasilitas di financial center, berupa pengurangan PPh untuk kegiatan sektor keuangan.
3. Pengurangan PPh badan atas pendirian atau pemindahan kantor pusat dan kantor regional ke IKN.
4. Super deduction kegiatan vokasi, dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
5. Super deduction penelitian dan pengembangan hingga 350% dari biaya litbang.
6. Super deduction sumbangan untuk fasilitas umum dan sosial.
7. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pegawai yang memenuhi kriteria.
8. PPh final 0% bagi UMKM tertentu di IKN.
9. Pengurangan PPh atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan tertentu.

Beberapa fasilitas memiliki batas waktu pemanfaatan, sehingga waktu realisasi investasi menjadi penting ^[2].

Perbandingan dengan fasilitas umum

Tax holiday di luar IKN pada umumnya diberikan untuk industri pionir dengan jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan super deduction litbang di luar IKN maksimal 300%. Paket di IKN dirancang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko investasi di wilayah yang sedang dibangun.

Hal yang perlu diperhatikan investor

• Fasilitas tidak otomatis: umumnya diperlukan permohonan, verifikasi, dan pelaporan realisasi.
• Kewajiban seperti pembukuan terpisah dan pemenuhan nilai investasi minimal harus dipenuhi sejak awal.
• Pelanggaran syarat dapat berujung pada pencabutan fasilitas dan penagihan pajak yang semestinya terutang.

Saran praktis

Bagi grup usaha yang mempertimbangkan ekspansi ke IKN, lakukan simulasi arus kas dengan dan tanpa fasilitas, petakan bidang usaha yang memenuhi syarat, dan siapkan struktur entitas yang memudahkan pemisahan pembukuan. Pantau pula aturan teknis menteri keuangan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.

Sumber

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023
2. Kontan, Intip Lebih Detail 9 Insentif Pajak Penghasilan bagi Pengusaha di Ibu Kota Nusantara